JAKARTA-Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xu Shaoshi mengajukan proposal resmi ke pemerintah Indonesia untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proposal itu berdasarkan hasil studi kelayakan perusahaan Tiongkok terhadap proyek kereta cepat tersebut. “Bahkan diyakini dalam lima tahun ke depan pengoperasia kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah bisa memberikan keuntungan,” ujar Xu Shaoshi usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/8) siang.
Xu Shaoshi mengaku sebagai utusan Presiden Tiongkok yang diberi mandat bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan hasil studi kelayakan sesuai yang dijanjikan.“Saya sudah bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, besok saya akan bertemu Wapres dan pejabat lainnya,” kata Shaoshi.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, dalam pertemuan itu delegasi Pemerintah RRT yang dipimpin Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Xu Shaoshi melaporkan hasil studi kelayakan perusahaan Tiongkok terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Pemerintah telah menerima hasil studi itu dan akan mempelajari serta memutuskannya dalam waktu secepatnya,” kata Sofyan.
Menurut Shaoshi, dalam delapan bulan terakhir, dua pemimpin negara, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping sudah melakukan tiga kali pertemuan untuk meningkatkan kerja sama. Pertemuan ini menghasilkan beberapa rencana kerjasama, salah satunya adalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ditandatangani nota kesepahamannya pada Maret 2015. “Pada April dan Juni 2015 disepakati kerangka kerja dan pada hari ini diserahkan hasil studi kelayakan kepada Presiden Jokowi,” papar Shaoshi.
Mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung, menurutnya, akan menempuh jalur sejauh sekitar 150 km mulai dari Halim ke Bandung, dan terhubung ke Gambir dengan jaringan yang sudah ada. Sementara jumlah stasiun yang dilalui ada 8 (delapan), dengan kecepatan kereta nantinya sekitar 300 km per jam.
Shaoshi menegaskan, harga yang ditawarkan Pemerintah RRT merupakan harga yang lebih kompetitif dengan proposal yang lebih baik. “Kami jamin bisa rampung dalam tiga tahun, ground breaking akhir Agustus 2015 dan selesai 2018 akhir,” katanya.
Adapun untuk pengelolaannya, Shaoshi mengemukakan, pihaknya menawarkan untuk membentuk perusahaan bersama (join venture) BUMN Indonesia-Tiongkok untuk mengelola kereta api cepat itu dengan Indonesia memegang 60 persen dan sisanya Tiongkok. “Kami ingin serius berbagi dengan Indonesia dalam mewujudkan kereta api cepat di Indonesia,” kata Shasoshi.
RRT Jamin Kereta Cepat Jakarta-Bandung 5 Tahun Sudah Untung
