JAKARTA-Fraksi Partai Gerindra mengisyaratkan akan menolak RUU Tax Amnesty, karena RUU ini dinilai bisa menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan bagi para pembayar pajak yang baik. Oleh karena itu agar fairness, para pembayar pajak yang taat harus juga mendapat perhatian. “Jangan ada budaya memberi fasilitas untuk pengemplang pajak. Mereka yang patuh, bisa jadi memilih tidak patuh,” kata anggota Komisi XI Aryo Djojohadikusumo dalam dialetikan demokrasi “RUU Tax Amnesty” di Jakarta, Kamis (3/3/2016).
Aryo menceritakan bagaimana ayahnya (Pengusaha Hasjim Djojohadikusumo) menjadi pembayar pajak yang taat. Pajak yang dibayarkan mencapai Rp240 miliar. “Kami kaget dapat nomor satu dan diberi penghargaan pemerintah. Padahal ayah saya bukan orang terkaya. Lalu kemaan pembayar pajak lainnya,” ungkapnya seraya bertanya-tanya.
Dikatakan Aryo, pemerintah bisa belajar dari negara tetangga yang juga menerapkan Tax Amnesty namun gagal. “India pernah menerapkan, namun target revenuenya juga tak sesuai target,” tegasnya.
Namun demikian, keponakan Prabowo Subianto, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam mendongkrak pendapatan pajak melalui RUU Tax Amnesty. “Kita dukung langkah itu, jangan sampai belanja pemerintah dipotong (APBN). Apalagi penerimaan PNBP dari sektor migas dari Rp270 triliun turun sekitar Rp80 triliun. Artinya subsidi bisa dicabut,” jelasnya.
Malah Aryo menyarankan agar pemerintah mengotimalkan dulu penerimaan para wajib pajak di sejumlah daerah yang ditengarai bermasalah. DKI Jakarta berpotensi kehilangan penerimaan pajak satu triliun rupiah. “Coba lihat daerah Tambora, Jakbar, banyak usaha rumahan yang tak punya NPWP. Jadi percuma ada tax amnesty,” pungkasnya. **aec
