Sahroni: Pilkada DKI Bukan Ajang Tebar Kebencian, Hindari Politik Provokatif

38
Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni

JAKARTA-Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta masyarakat Ibu Kota bersama-sama menjaga stabilitas di Ibukota selama Pilkada DKI 2017. Untuk itu, dia menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri dalam menjalani tahapan kontestasi Pilkada DKI Jakarta ini serta menghindari kampanye yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). “Kampanye saja belum dimulai, namun nuansa kebencian sudah kita lihat dan dengar dimana-mana. Percayalah, warga Jakarta adalah pemilih cerdas yang akan menyampaikan aspirasinya pada saat pemilihan nanti, ujar Sahroni yang berasal Dapil III DKI Jakarta ini, Senin (17/10).

Politisi Partai Nasdem ini mengaku miris dengan maraknya kampanye bernuasan SARA belakangan ini. Padahal, isu ini sangat berbahaya karena bisa memicu perpecahan.“Karena itu, saya berharap dalam kampanye nanti semua lebih santun, beretika dan tidak berkampanye membawa isu SARA. Saya mengharapkan agar semua tetap damai dan kondusif,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah merilis Keputusan KPU Nomor: 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Dalam keputusan KPU itu ditegaskan larangan kampanye yang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta menghina seseorang berdasarkan SARA.

Sahroni yang juga Tokoh Muda Tanjung Priok ini menghimbau seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun timsesnya untuk melakukan kampanye secara sopan, tertib, edukatif, bijak dan beradab.

Karena itu, semua model kampanye yang bersifat provokatif harus dihindari. Hal ini penting agar kondisi keamanan di ibukota kondusif. Sebab mendekati ajang gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017, situasi politik semakin memanas. “Isu SARA yang mengemuka paska pertemuan Gubernur Basuki Tjahaya Purnama dengan warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu membuat tensi politik pilkada DKI Jakarta cukup tinggi,” tuturnya.

Meski larangan menggunakan kampanye berbau SARA terus disuarakan, Sahroni mengaku sentimen SARA agaknya masih menjadi jualan politik yang menjanjikan di mata balon cagub/cawagub DKI Jakarta dan tim suksesnya.
Isu yang dihembuskan Amien Rais tentang campur tangan Presiden dalam Pilkada DKI Jakarta dan adanya perintah pemeriksaan terhadap Amien Rais oleh Kapolri melengkapi rentetan debat publik dalam kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Opini yang berupaya melakukan politik adu domba diantara sesama anak bangsa. Padahal, Kapolri sendiri dengan tegas membantah dan sudah melakukan klarifikasi akan hal ini. “Jelas isu ini tidak sehat bagi iklim demokrasi yg sedang kita bangun,” ujar Sahroni yang Anggota Fraksi NasDem DPR RI.

Karena itu, dia yakin, jualan SARA bakalan tidak laku di Jakarta. Sebab, masyarakat Jakarta menjunjung tinggi semangat pluralisme (kemajemukan). “Saya percaya, masyarakat Jakarta sangat cerdas dalam menentukan pemimpinnya,” pungkasnya.