Said Abdullah: Pemerintah Harus Kejar Wajib Pajak Bandel

50
Wakil Pimpinan Banggar DPR, Said Abdullah

JAKARTA-Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta aparat pajak agar tidak gentar mengejar wajib pajak bandel yang terus berupaya menghindari kewajiban membayar pajaknya. Pengejaran secara intensif harus dilakukan, terutama bagi wajib pajak yang nominalnya besar. “Kami minta Ditjen Pajak  agar terus melakukan  upaya penagihan terhadap wajib pajak tanpa kompromi,” tegas Said ketika diminta komentarnya terkait tewasnya Juru Sita Pajak Negara (JSPN) yang menjadi korban pembunuhan pengusaha wajib pajak di Jakarta, Rabu (13/4).

Seperti diberitakan, seorang Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bernama Parada Toga Fransriano S. dan seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga tewas ketika menjalankan tugas penagihan pajak. Keduanya meninggal setelah ditikam oleh oknum Wajib Pajak (WP) dengan inisial AL.

Menurut Said, kasus terbunuhnya aparat pajak harus menjadi pelecut bagi aparat pajak agar semakin intensif memburu para pengemplang pajak itu. Karena itu, upaya terror semacam ini harus dilawan. “Kejadian ini tidak boleh ditolerir. Pelakunya harus diusut sampai tuntas. Apalagi tunggakan pajaknya sangat besar sekali mencapai Rp 14 miliar,” terangnya.

Politisi Senior PDI Perjuangan ini mengingatkan upaya memburu pengemplang pajak ini tidak boleh dilakukan setengah hati.  Pasalnya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Apalagi,  besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin. “Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Sumenep, Madura ini.

Karena itu, tegas Said, semua wajib pajak bandel, siapapun dia harus ditagih kewajiban pajaknya. Hal ini penting mengingat  kontribusi sektor perpajakan terhadap pembangunan bangsa ini sangat besar. “Bangsa ini sekarang tengah berusaha agar  target penerimaan pajak dan  cukai harus tercapai karena kontribusinya sangat  signifikan,” tuturnya.

Said mengatakan peran pajak dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat besar. Bahkan sector pajak menjadi tulang punggung pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan.

Dalam APBN 2016 ini jelasnya, penerimaan  perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.546,7 triliun.  Angka ini setara dengan 84,86 % dari total penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 trilliun.”Salah satu fungsi pajak itu sebagai redistribusi untuk pemerataan,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Said mengaku, upaya mengejar penerimaan negara dari sektor pajak bukanlah perkara mudah.  Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran pajak masyarakat. Terbukti masih banyak wajib pajak orang pribadi y ang belum terdaftar.  Untuk itu, dia berharap, aparat pajak  membuat terobosan cerdas sehingga wajib pajak membayar kewajiban pajaknya.  “Saya kira, PR Ditjen Pajak adalah memompa kesadaran masyarakat, terutama pajak orang pribadi karena nyatanya masih jutaan belum membayar pajak,” tuturnya.

Lebih lanjut, Said mengapresiasi keputusan Ditjen Pajak yang menganugerahkan kenaikan pangkat istimewa bagi aparat pajak yang gugur saat menjalankan tugas negara. Penghargaan dengan kenaikan pangkat ini mutlak diterima oleh aparat pajak itu, mengingat jasa mereka sangat besar bagi negara ini. “Saya kira, kedua aparat yang gugur saat menjalankan tugas negara, harus diberi apresiasi dan  berhak mendapatkan kenaikan pangkat otomatis,” terangnya.