Said: Penerapan ‘Money Follow Program’ Tak Mudah

80
Wakil Pimpinan Banggar DPR, Said Abdullah

DEPOK-Pemerintah menerapkan prinsip money follow program (berbasis pada program), bukan money follow function (berbasis fungsi) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Dengan demikian, anggaran digunakan berdasarkan prioritas program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun pendekatan “money follows program” sebagai solusi perbaikan hubungan keuangan pusat dan daerah tidak mudah dilakukan apabila situasi regulasi, baik UU N0. 33 Tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun 2014 belum dilakukan penyempurnaan.  “Apalagi periodesasi antara Presiden dan Kepala Daerah yang beragam,” ujar Anggota FPDI Perjuangan DPR, Said Abdullah disela-sela acara Sekolah Partai yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan selama 5 hari (30 Agustus -3 September/2016) di Wisma Kinasih, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (3/9).

Dalam acara tersebut, Said menyampaikan Materi dengan tema “Manajemen Hubungan  Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan dan Penganggaran”.

Materi yang disampaikan politisi asal Madura Jawa Timur ini mendapat respon positif dari peserta sekolah partai. Bahkan Said harus menghabiskan waktu 2,5 jam dari alokasi waktu yang hanya 1,5 jam untuk setiap pemateri.

Said menjelaskan, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menghadapi tantangan. Salah satunya, ketidakseimbangan alokasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah belum adil, termasuk antar daerah sendiri. “Sementara dengan proporsi alokasi yang relative tetap (DAU 26 % PDN Neto), pemerintah daerah banyak menanggung kewenangan/urusan yang jumlahnya jauh lebih banyak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” imbuhnya.

Tantangan lain ujar Said berkaitan dengan tata cara perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah dimana umumnya daerah telah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sementara informasi anggaran untuk daerah ditetapkan terlambat.

Implikasinya pemerintah daerah harus melakukan perubahan berkali-kali hingga APBD ditetapkan pada Desember atau mundur hingga bulan Januari/Februari tahun berkenaan.

Isu lain juga berkaitan dengan formula DAU dan DAK yang cenderung menguntungkan daerah dengan penduduk banyak ketimbang penduduk yang sedikit.  “Termasuk pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang kurang proporsional antara daerah penghasil dan non penghasil,” imbuhya.

Said mengaku, upaya mengurangi gap antara pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) dalam perpektif keuangan negara memang sangat lemah. Hal ini hanya diikat oleh deficit fiscal sebesar 3 % PDB dimana pemerintah pusat sebesar 2,5 % PDB, sementara pemerintah daerah sebesar 0,5 % PDB. Namun upaya singkronisasi dilakukan melalui dokumen perencanaan, baik antara RPJMN dan RPJMD maupun RKP dan RKPD.  Akan tetapi, lagi-lagi tantangannya adalah visi misi Presiden dan Kepala Daerah belum tentu sejalan meskipun RPJMD harus mempedomani RPJMN, begitu pula RKPD terhadap RKP.  Apalagi periodesasi antara Presiden dan Kepala Daerah yang beragam.  Hal ini ditambah dengan kiblat politik beberapa Kepala Daerah yang mungkin saja berbeda dengan Gubernur Presiden.

Lebih lanjut, Said mengatakan manajemen hubungan  pusat dan daerah dalam perspektif pemerintahan dan penganggaran pada dasarnya telah diatur dengan beragam regulasi terkait.  Namun demikian,  upaya-upaya perbaikan regulasi tetap dibutuhkan sebagai bentuk perbaikan kondisi bangsa dan negara, termasuk daerah.  “Tidak harus juga bersifat kaku.  Karena itu, perlu mencari sela-sela kreativitas dan inovasi pembangunan maupun tata caranya dalam kewenangan dan keuangan adalah kunci untuk berprestasi.  Sudah banyak pemimpin daerah yang telah melakukan hal tersebut.  Semua ini menjadi tantangan bagi calon-calon pemimpin bangsa ke depan,” pungkas Wakil Pimpinan Banggar DPR ini.