Sebanyak 416 Perusahaan dan 1.245 SMK Terlibat Vokasi Industri

32
kemenperin.go.id

JAKARTA-Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri dalam rangka membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Kali ini, wilayah Sumatera bagian utara terpilih sebagai lokasi tahap keempat, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. “Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 108 perusahaan industri dengan 226 SMK di wilayah Sumatera bagian utara,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Medan, Sumatera Utara, Senin (2/10).

Dalam rinciannya, Menperin menyebutkan, Provinsi Aceh melibatkan tiga perusahaan dan sembilan SMK, Sumatera Utara dengan 55 perusahaan dan 117 SMK, Sumatera Barat terdiri dari tujuh perusahaan dan 20 SMK, Riau menggandeng enam perusahaan dan 39 SMK, serta Kepulauan Riau meliputi sebanyak 37 perusahaan dan 41 SMK.

Sebelumnya, pada tahap pertama untuk wilayah Jawa Timur, Kemenperin melibatkan sebanyak 50 perusahaan dan 234 SMK yang diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mojokerto. Tahap kedua, untuk wilayah Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan dan 392 SMK yang diresmikan Menperin Airlangga Hartarto dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Semarang. “Tahap ketiga untuk wilayah Jawa Barat, kami telah melibatkan 141 perusahaan dan 393 SMK yang diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Bekasi. Jadi, hingga saat ini, total perusahaan yang terlibat sebanyak 416 perusahaan dan 1.245 SMK,” papar Airlangga.

Kemenperin menargetkan, sampai 2019, sebanyak 1.775 SMK akan dibina dan dikerjasamakan dengan perusahaan industri yang diperkiraan dapat menghasilkan jumlah lulusan tersertifikasi mencapai 845 ribu orang. Untuk itu, setelah wilayah Sumatera bagian utara ini, peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri akan diteruskan secara bertahap untuk provinsi DKI Jakarta dan Banten serta Sumatera bagian selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung).

Menteri Airlangga menyebutkan, jumlah kerja sama yang ditandatangani antara perusahaan dan SMK di wilayah Sumatera bagian utara ini sebanyak 448 perjanjian. Hal ini karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industri.

Di samping itu, sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap Program Pendidikan Vokasi Industri, dalam setiap acara peluncurannya dilakukan pemberian bantuan atau hibah peralatan praktik kepada beberapa SMK. “Kami juga melakukan penyematan tanda peserta Diklat 3in1 untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga operator boiler industri kelapa sawit sebanyak 60 orang,” ujarnya.

Menperin menegaskan, selain melalui pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Kemenperin telah menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia.

Pada peluncuran tahap keempat di Medan ini, diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menperin Airlangga Hartarto dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Darmin mengatakan, pihaknya mengapresiasi program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri yang diinisiasi oleh Kemenperin.

“Upaya ini perlu menjadi program yang berkelanjutan, dan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemenperin agar terus memperluas akses bagi industri untuk memberikan pelatihan praktik, belajar kerja, dan bantuan yang lebih konkrit kepada SMK-SMK di sekitarnya,” ujarnya.

Manfaat pendidikan dan pelatihan vokasi ini, menurut Darmin, dapat dirasakan jika dilaksanakan secara massif dan mampu menjangkau lebih banyak SMK sehingga perlu lebih dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, akademisi dan masyarakat. “Saat ini, di SMK tidak perlu lagi banyak teori, tapi harus juga fokus pada keterampilan. Makanya, kurikulum harus lebih spesifik, lalu dilaksanakan training for trainer, dan perbaikan peralatan,” lanjutnya. ***Kurniawan