Segera RUPSLB, Direksi dan Komisaris Pelindo II Harus Diganti

150

JAKARTA-Energy Watch Indonesia (EWI) mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno untuk segera menetapkan pejabat definitive di jajaran Direksi dan Komisaris PT Pelindo II. Hal ini penting mengingat Pelindo sebagai salah satu BUMN yang sangat vital fungsinya karena mengatur lalu lintas ekspor impor. “Berbulan-bulan sudah Pelindo II dipimpin pejabat sementara, padahal Pelindo II sebagai salah satu BUMN yang sangat strategis,” ujar Direktur Eksekutif EWI Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurutnya, arus barang keluar dan masuk dari pelabuhan sangat vital untuk dijaga dan diamankan sistemnya. Karena itu, Pelindo II  tidak boleh berlama-lama dijabat oleh pejabat sementara. “Rini (Menteri BUMN, Rini Soemarno) jangan berlama lama lagi, segera gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan segera ganti dewan direksi dan dewan komisaris Pelindo,” pintanya.

Dia menilai, semua direksi Pelindo yang memimpin sekarang sudah tidak kredibel sehingga layak diganti. Demikian juga dengan jajaran dewan komisaris.

Perombakan ini jelasnya dilakukan guna menghindari konflik interest atas kasus yang menempatkan RJ Lino sebagai tersangka. Sebab, bisa jadi, jajaran direksi lain terlibat atas kasus yang sama. “Dengan demikian dikwatirkan para jajaran direksi yang ada akan berupaya menghilangkan barang bukti atau setidak tidaknya merubah barang bukti yamg masih tersimpan di Pelindo. Ini sangat penting,” urainya.

Ketegasan sikap siap Menteri BUMN sangat penting. Apalagi, Presiden Jokowi sangat konsen pada pelabuhan sebagai pintu keluar masuk arus barang. “Masa Menteri Rini membiarkan Pelindo bekerja tidak maksimal? Sementara presiden sangat ingin Pelindo bisa lebih maksimal kinerjanya,” tegasnya.

Dia berharap agar Menteri BUMN mengerti keinginan presiden. Karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah segera melakukan tindakan yang menunjukkan keseriusan tentang peningkatan kinerja dipelabuhan. “Jangan sampai nanti publik menuding Rini turut bermain mengamankan Lino dengan cara mempertahankan jajaran direksi yang patut diduga akan membantu Lino,” tuturnya.

Lebih lanjut dia meminta Presiden Jokowi segera menegur Mentri BUMN. Tunjukkan kinerja sebagai mentri yang bisa membina seluruh BUMN kearah yang lebih baik.

Sementara itu, terkait dengan status RJ Lino, EWI juga mendesak KPK agar segera menahan Lino yang sudah diperiksa sebagai tersangka. “Lino jangan dibiarkan berlama lama melenggang bebas karena bisa saja yang bersamgkuran melarikan diri atau melakukan upaya upaya untuk menutupi kasusnya. KPK jangan sampai kecolongan nanti, tahan Lino segera demi keadilan hukum,” tuturnya.