Seringkali Offside, Presiden Harus Ganti Panglima TNI

61
Ketua Setara Institute, Hendardi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang politis dan seringkali offside dari kehendak presiden. Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh Panglima Gator, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi.

“Mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI lebih cepat untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019 mendatang,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Senin (13/11).

Menurutnya, TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara. Karena itu, performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara.

“Segala persoalan yang masih melilit TNI, baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil adalah tantangan yang harus dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut terang Hendardi, kepemimpinan di tubuh TNI dan kebersediaan tunduk pada supremasi sipil adalah kunci utama. Untuk itu, Presiden Jokowi harus menjadikan episode pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena akan memasuki masa pensiun, sebagai momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI.

Presiden Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang aware dengan 7 tantangan TNI. Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis, dan satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI.

“Gagasan dan program kemaritiman Jokowi, juga bisa jadi pertimbangan kebutuhan mencari sosok Panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman. Sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari 3 angkatan,” urainya.

Menyimak jejak langkah Gatot Nurmantyo, Jokowi tidak terikat untuk mengganti Gatot sesegera mungkin. Gatot akan pensiun pada Maret 2018, tetapi sebagai pemegang hak prerogratif, Jokowi bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Gatot Nurmantyo.

Selain proses di DPR yang cukup lama, menyegerakan pergantian Panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya.

“Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan seringkali offside dari kehendak presiden,” pungkasnya.