JAKARTA-Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Natuna merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status kepemilikan Natuna itu pun itu sudah final.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6).
Presiden hari ini akan melakukan kunjungan ke Natuna bersama-sama dengan Panglima TNI, Menlu, Menko Polhukam dan Kepala Staf Presiden, Kapolri.
“Mengenai Natuna bahwa tentunya pemerintah ingin memastikan kebenaran dari informasi tersebut,” ujarnya.
“Dan karena kita sudah mempunyai pengalaman dua kali proses pembebasan, kita sudah mempunyai networking, termasuk, langkah-langkah yang harus ditempuh,” terangnya.
Presiden Jokowi juga telah meminta Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk melakukan koordinasi dengan Panglima TNI Malaysia dan Panglima TNI Filipina.
“Koordinasi itu akan tetap dilanjutkan,” lanjut Seskab.
Langkah koordinasi ini ditemph agar pemerintah mendapatkan data yang lebih lengkap. Setelah data-data lengkap maka pemerinyah baru mangambil langkah yang diperlukan.
“Tentunya, kunjungan ke Natuna ini tidak hanya membahas soal Natuna, tetapi ada hal penting lainnya yang juga dibicarakan,” imbuhnya.
Saat ditanya wartawan apakah kunjungan Presiden ke Natuna terkait dengan insiden kedaulatan, Seskab menegaskan Natuna adalah wilayah NKRI. Dan itu sudah final.
“Maka dengan demikian sebagai Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara, Presiden ingin memastikan bahwa Natuna bagian dari kedaulatan Republik Indonesia,” pungkasnya.