Setahun Jokowi-JK, Ternyata Kesejahteraan Rakyat Memburuk

Thursday 8 Oct 2015, 4 : 08 pm
indobarometer.com

JAKARTA-Hasil survey Indobarometer menunjukkan selama satu tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi-JK ternyata masalah kesejahteraan rakyat paling terabaikan.

“Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk (65.6%). Selain itu kondisi politik, hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah (dibawah 50%),” kata Direktur eksekutif Indobarometer M Qodari dalam keterangan persnya di Hotel Century, Kamis (8/10/2015).

Namun, kata Qodari, mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik dibandingkan sistem pemerintahan lainnya (74.9%). Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 77.3%.

“Walaupun mayoritas menganggap demokrasi sistem terbaik. Tapi tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini hanya sebesar 48.5%. Turun dari sebelumnya pada bulan Maret 2015 sebesar 50.8%,” tambahnya.

Selain itu, lanjut pengamat politik itu, masyarakat yang meras puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia mempunyai alasan anatara lain adanya kebebasan berpendapat (58.9%), semua berjalan lancar dan tertib (12.7%).

“Publik yang merasa tidak puas mempunyai alasan: pelaksanaan demokrasi sering disalahartikan (18.2%),tidak sesuai aspirasi rakyat (14.4%), tidak konsisten terhadap janji (9.9%), meningkatnya korupsi (8.6%),” paparnya.

Menurut Qodari, dalam survey tersebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum saat ini sebesar 46.0%.

“Yang tidak puas 51,1%. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja Presiden Joko Widodo turun dari 57.5% ke 46.0% atau sekitar 11.5%,” terang dia lagi.

Yang jelas, sambung Qodari, tngkat kepuasan publik terhadap kerja wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum saat ini sebesar 42.1%.

“Yang tidak puas 52.9%. Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja wakil Presiden Jusuf Kalla turun dari 53.3% ke 42.1%. Penurunan sebesar 11.2%,” pungkasnya. *aec

Don't Miss

750 Wartawan Jalani Rapid Test Covid-19 di Kemenkominfo

JAKARTA-750 wartawan yang tergabung dalam media Elektronik, Cetak dan Online

Kasus Jiwasraya, Kapan Kejagung Panggil Bakrie?

Oleh: Alfian Siregar Kasus Jiwasraya sudah mulai disidangkan. Anehnya perusahaan