Setara Institute: Desakan Copot Kapolda Jabar Berlebihan

266
Ketua Setara Institute, Hendardi

JAKARTA-Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman yang seide dengan Front Pembela Islam (FPI) agar mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan paska bentrokan antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan FPI di Bandung (12/1) menuai kritik. Permintaan anak buah SBY itu dianggap berlebihan. “Apa yang disampaikan oleh Benny K. Harman terkait posisi Anton Charliyan misalnya, bahwa aktif berorganisasi merupakan pelanggaran UU, adalah berlebihan. Sepanjang tidak ada konflik kepentingan yang menguntungkan maka aktif berorganisasi adalah sesuatu yang wajar,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Senin (15/1).

Menurutnya, posisi  Anton Charliyan yang menjadi pembina organisasi GMBI tidak perlu dipersoalkan. Apalagi, bagi seorang pejabat, menjadi pembina organisasi adalah sesuatu yang wajar dan lumrah. Bahkan ada banyak pejabat menjadi pembina dan pengurus organisasi kemasyarakatan, baik itu organisasi kesehatan, hobby, olahraga, maupun ormas. “Jadi tidak ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia tidak boleh menjadi pembina organisasi,” terangnya.

Seperti diketahui, kontroversi kericuhan antara GMBI dan FPI di Bandung (12/1) berbuntut kritik dan desakan pencopotan terhadap Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan yang juga menjadi pembina organisasi GMBI tersebut.

Namun kata Hendardi, desakan pencopotan Kapolda Jabar terlalu emosional. Pasalnya, pemeriksaan atas Rizieq Shihab yang menjadi pemicu kericuhan. Karena itu, proses hukum Rizieq ini hal biasa yang semestinya tidak perlu melibatkan massa. “Baik massa pendukung Terperiksa ataupun massa pendukung Pelapor, karena itu biarkan proses hukum berlangsung sebagaimana mestinya. Sementara kericuhan adalah fakta yang muncul di tengah kerumunan massa yang saling berhadapan, dan siapapun pelaku kekerasan itu harus diproses secara hukum,” jelasnya.

Untuk itu, beberapa orang yang diduga anggota GMBI harus diperiksa secara profesional. Demikian juga massa FPI baik yang melakukan kekerasan di Bandung maupun yang diduga melakukan pembakaran Sekretariat GMBI di Bogor juga harus diproses secara hukum. “Dengan jalan ini, supremasi hukum akan menjadi wasit yang adil bagi semua pihak,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, supremasi hukum tidak boleh ditundukkan dengan supremasi kerumunan dan supremasi intoleransi yang saat ini menguasai ruang publik.

Supremasi intoleransi yang dipertontonkan FPI dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota GMBI sama-sama tidak diperkenankan dalam negara hukum.

Dengan cara pandang yang demikian, tidak relevan pula FPI kembali ramai-ramai berdemonstrasi mendesak  pencopotan Anton Charliyan dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar juga Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Iriawan dan belakangan juga Kapolda Kalbar Irjen Pol. Musyafak. “Bahwa ada aspirasi ketidakpuasan dan diekspresikan dalam bentuk demonstrasi dengan tuntutan pencopotan, itu sesuatu yang biasa dan dijamin oleh Konstitusi,” imbuhnya.

Tetapi ancaman dan ultimatum yang disebarluaskan oleh kelompok FPI di ruang publik yang mengiringi desakan pencopotan Anton Charliyan, merupakan teror atas ketertiban sosial yang destruktif. Karena itu, Kapolri diharapkan bertindak proporsional dan profesional atas desakan FPI ini. “Jika aspirasi ini dituruti maka tesis bahwa supremasi intoleransi telah menguasai ruang publik dan mempengaruhi pergantian jabatan publik akan semakin terbukti. Tindakan itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi negara, seperti institusi Polri,” pungkasnya.