Setara Institute Dorong KPK Supervisi Kasus Setnov

Setara Institute Dorong KPK Supervisi Kasus Setnov

0
BERBAGI
Mantan Ketua DPR, Setya Novanto/dok pos kota

JAKARTA-Setara Institute mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi intensif serta  mengambil alih kasus “papa minta saham” yang melibatkan Setya  Novanto dalam kaitannya dugaan memperdagangkan pengaruh untuk keuntungan pribadi. Dalam nomenklatur pemberantasan korupsi, tindakan mantan Ketua DPR ini dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya. “Kami tidak terkejut dengan bantahan Setya Novanto atas dugaan permintaan saham, pencatutan nama Jokowi, dan permufakatan jahat.  Sudah diduga sebelumnya bahwa dia akan mengelak,” ujar Hendardi di Jakarta, Sabtu (6/2).

Seperti diketahui, Setya Novanto akhirnya mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dimintai keterangan terkait skandal saham Freeport setelah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik. Usai diperiksa hampir tujuh jam, politikus Partai Golkar itu membantah pernah meminta saham pada PT Freeport dan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia justru menegaskan tudingan Menteri ESDM Sudirman Said tidaklah benar.

Hendardi mengaku bantahan Setya Novanto ini tidak mengagetkan. Apalagi, proses pemeriksaan atas Novanto semakin tidak jelas arahnya, karena sebenarnya Kejaksaan Agung tidak sungguh-sungguh bermaksud menjerat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR ini.

Kejaksaan Agung terangnya hanya berpolitik dalam kasus Novanto untuk menunjukkan seolah-oleh bekerja. Padahal faktanya, ini hanya kamuflase mengelabui publik. “Jadi, ini hanya sandiwara guna menyenangkan hati publik. Sesungguhnya, ini dagelan,” tuturnya.

Menurutnya, Kejagung tidak akan mampu menyeret Novanto ke jeruji besi. Alasannya, Novanto adalah orang yang memiliki pengaruh kuat pada penegak hukum.  Terbukti dalam beberapa kasus yang menjeratnya, anggota DPR dari NTT ini  selalu lolos dari jerat hukum. Meskipun putusan pengadilan menunjukkan indikasi kuat keterlibatannya. “Salah satunya dalam kasus Bank Bali. Ini semakin menegasikan, Setnov ini kebal hukum,” pungkasnya.