Setya Novanto : Perlu Bentuk Badan Pengelolaan Pangan

43

JAKARTA-Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan hujan yang kerap turun belakangan menyebabkan komoditas cabai banyak yang membusuk. Dampak inilah yang membuat harga cabai merah melonjak. Agar persoalan pasokan dan harga bahan pangan terjaga, maka sudah seharusnya pembentukan Badan Pengelolaan Pangan segera diwujudkan. “Pemasoknya mengungkapkan ada lahan cabai yang terendam banjir hingga membusuk dan tanaman pun tak bisa berbuah,” katanya di Pasar Induk Kramatjati bersama Pimpinan Komisi IV DPR diantaranya Herman Khaeron,Firman Subagyo dan Titiek Suharto serta Ketua Komisi VIII Ali Taher di Jakarta,Kamis, 12 Januari 2017.

Menurut Setya, kondisi itu mengakibatkan pasokan ke pasar pun berkurang dan harganya naik karena cabai menjadi cepat membusuk, hama pun semakin banyak menyerang. “Kondisi ini mudah-mudahan cepat bisa diatasi oleh pemerintah sehingga Petani Cabai dapat panen tidak pengaruh pada faktor cuaca”, ujarnya.

Ketua umum Partai Golkar ini mendesak pemerintah segera membentuk Badan Pengelolaan Pangan segera direalisasikan. Menurutnya, badan itu bisa menangulangi masalah harga cabai dan kebutuhan pokok pangan lainnya. “Badan Pengelolaan Pangan perlu segera dibentuk agar masalah pangan yang kerap terjadi baik itu pasokan pangan dan kenaikan harga dapat segera diminimalisasi serta tidak terulang lagi setiap tahunnya ,” ujarnya

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Pangan, pemerintah harus membentuk badan otoritas pangan di tahun 2015. Nantinya, badan ini bisa saja menggabungkan badan ketahanan pangan dan Bulog menjadi satu. “Jika pemerintah tidak membuat badan khusus di bidang pangan, maka pemerintah akan melanggar UU,” ujarnya.

Selain itu, Firman mendorong agar Bulog harus diberi tambahan kewenangan oleh presiden dalam pengelolaan tata niaga pangan selain beras. Misalnya cabai,gula, kedelai dan jagung. “Bahan pangan haruslah dikendalikan negara. Negara harus hadir di masyarakat melalui salah satunya badan otoritas pangan,” katanya.***