JAKARTA-Pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung Rabu (27/6) sangat istimewa. Ini merupakan momentum strategis bagi bangsa Indonesia untuk mencari kepala daerah yang negarawan baik tingkat bupati-walikota ataupun gubernur. Alasan utamanya adalah, Indonesia pada saat ini membutuhkan negarawan yang memastikan empat konsensus dasar nasional yakni Pancasila, NKRI, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak menjadi komoditas politik.
Dosen Character Building, Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Bina Nusantara (BINUS), Silverius CJM Lake mengatakan para kepala daerah terpilih harus menjamin bahwa keempat konsensus dasar nasional itu menjadi dasar dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Tidak ada ceria lagi, seorang kepala daerah terpilih membiarkan ideologi atau nilai-nilai lain hidup di daerahnya,” ujarnya.
Menurut Silverius Lake, .sejak Reformasi disengaja atau tidak, disadari atau tidak, para pemimpin bangsa telah melakukan pembiaran atas munculnya nilai-nilai atau ideologi lain yang bertentangan dengan empat konsensus dasar nasional.
Bahkan nilai-nilai baru atau ideologi itu digunakan sebagai komoditas politik untuk meraih kekuasaan dengan mempertentangkan antara Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi lain.
Dasar negara, persatuan dalam ikatan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika serta UUD NRI 1945 dijungkirbalikan tanpa menyadari akibat negatif yang hingga sekarang bisa dilihat wujudnya.
“Ya para pemimpin bangsa atau penyelenggara negara telah melakukan pembiaran atas kehancuran Indonesia yang telah dilakukan oleh diri mereka sendiri. Kasus peledakan bom bunuh diri dan aksi teror di berbagai daerah menunjukan bahwa para kepala daerah yang lalu telah abai terhadap empat konsensus dasar nasional. Bahkan tidak sedikit mereka menjadi bagian dari permainan politik kotor hanya untuk berkuasa,” ujar Silverius Lake.
