Sistem Penggajian di BUMN Perlu Diubah

195
beritasulsel.com

JAKARTA-DPR mengkritik sistem pengelolaan dan penggajian pada sejumlah BUMN. Karena dinilai belum transparan dan tak mencerminkan keadilan. Maka perlu ke depan perlu diubah. “Coba lihat itu, gaji di BUMN antara komisaris, direktur dan karyawan, bedanya jauh sekali,” kata anggota Komisi VI DPR Rieke Dyah Pitaloka dalam diskusi “Hari Buruh” di Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Lebih jauh Rieke membeberkan bagaimana gaji seorang komisaris BUMN yang mencapai puluhan juta rupiah. Padahal pekerjaannya tidak setiap hari datang, alias hanya setahun sekali dalam RUPS. “Contoh Bulog, ada karyawan yang gajinya hanya Rp700.000/bulan padahal sudah bekerja lama, beda dengan komisaris yang tidak terlalu berat, dapat juta,” tambahnya.

Menurut Rieke, posisi buruh mendatang akan sangat strategis, karena merupakan yang pertama kali sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Yang mana persaingan ketat tenaga kerja telah terbuka. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus ingat tentang Piagam Marsinah. “Kami mengingatkan kembali tentang Piagam Marsinah yang dibacakan pak Jokowi saat kampanye untuk Pilpres pada 5 Juli 2014 lalu,” jelasnya seraya menambahkan piagam tersebut menekankan pentingnya Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak bagi buruh Indonesia, serta menolak outsourcing karena merupakan perbudakan di jaman modern.

Politisi PDIP itu menambahkan May Day di Indonesia sebenarnya sudah dirayakan sejak lama. Bahkan Presiden pertama RI Soekarno merayakannya dengan mengundang para buruh ke Istana. Dan Soekarno berpidato mengobarkan semangat para buruh serta menjelaskan Program Pembangunan Semesta Berencana yang nantinya akan mensejahterakan buruh. “Kami tidak berharap Presiden Jokowi bisa seperti Bung Karrno dalam merayakan May Day. Tapi kami berharap Presiden Jokowi bisa memenuhi janji kampanyenya yang tertuang dalam Piagam Marsinah tentang Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak. Juga bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi mempunyai kebijakan yang berpihak pada buruh Indonesia yang kini berada di era MEA. ***aec