JAKARTA-Pemerintah disarankan mengubah sistem quota yang cenderung ke arah kartel menggunakan sistem tarif. Dengan sistem tarif ini, maka tidak ada lagi jatah-jatahan terhadap pemain yang mengimpor komoditi sembako. “Lewat sistem tariff ini, maka tidak perlu waktu lama, harga kebutuhan bahan pokok secara perlahan akan turun dengan sendirinya. Masalahnya, tinggal kemauan saja,” kata ekonok, Rizal Ramli dalam diskusi “Meredam Gejolak Sembako Jelang Ramadhan” di Jakarta, Rabu, (3/7).
Hadir pula dalam diskusi tersebut, anggota DPD RI, Juniwati T Maschun Sofyan dan anggota pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ilyani S Andang. “Sebetulnya, gak ribet-ribet amat sih, masalahnya inikan yang diurus lebih pada kepentingan elit, bukan rakyat. Makanya pemerintah tak berani mengubah lewat sistem tarif,” tambahnya.
Selain tak berani melakukan terobosan lewas sistem tariff ini, kata Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini, sistem quota ini membuat nyaman para pejabat. Karena dengan sistem quota ini, ada setoran terhadap oknum pejabat. “Kalau dengan sistem tariff, maka tak ada setoran buat oknum pejabat,” terangnya.
Selain itu menggunakan sistem tariff, kata Capres versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, sebaiknya kewenangan Bulog juga ditambah agar bisa mengendalikan komoditi lainnya, bukan cuma beras. “Enam komoditi itu, antara lain, beras, daging, kedelai, gula, minyak goreng dan telur. Berikan secepatnya Peraturan Pemerintah (PP) untuk Bulog dan juga anggarannya, tapi sayangnya kita terlalu kebanyakan wacana,” ujarnya.
Mantan Pendiri Econit ini menuturkan pengalamannya saat menjabat Menko Perekonomian, dimana saat itu harga minyak goreng melambung tinggi di dalam negeri. Kontan saja, dirinya minta Menperin Luhut Panjaitan agar memanggil semua produsen CPO. “Luhut minta Produsen CPO tak menjual banyak ke luar negeri. Sehingga quota CPO di dalam negeri tetap aman. Dalam dua minggu minyak goreng langsung turun,” tukasnya.
Sementara Juniwati mendesak agar Pemda juga ikut mengawasi harga-harga sembako di pasar tradisional. Masalahnya dengan UU Otoda, pemda juga diberi kewenangan untuk menjaga kestabilan sembako di daerahnya. “Kalau memang harus menggandeng asosisasi pasar, kenapa tidak dilakukan,” tuturnya.
Diakui Juniwati, harga BBM di daerah (khususnya Jambi) lebih menggila lagi. Harga SPBU memang Rp6500/liter. Namun di eceran, sudah mencapai Rp15.000/liter. “Meredam harga sembako lewat operasi pasar itukan hanya kegiatan rutin setiap tahun, hanya sebatas hilirnya saja, jadi tidak memecahkan persoalan,” ujarnya.
Sedangkan Ilyani, mengusulkan perlu ada regulasi yang mengatur soal pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Seperti di Malaysia dan Venezuela, yang sudah memiliki UU Pengendalian Kebutuhan Bahan Pokok. “Dengan regulasi, maka spekulan bisa diredam, karena pedagang tak seenaknya menaikkan harga barang,” ujarnya.
Selain itu, kata Ilyani, pemerintah saat ini tak memiliki manajemen stok. Sehingga barang dilepas begitu saja, sesuai mekanisme pasar. **cea
