Siti Zuhro : Pemberian Pinalti Harus Konsisten

Siti Zuhro : Pemberian Pinalti Harus Konsisten

0
BERBAGI
liputan6.com

JAKARTA-Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indonesia, Siti Zuhro menilai perlawanan yang dilakukan Fahri Hamzah kepada PKS adalah hal yang wajar. Hal ini karena PKS tidak memiliki konsistensi dalam bersikap terkait sikap kader-kadernya yang dianggap merugikan PKS.”Kalau koruptor seperti Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak atau Mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjonugroho, atau Arifinto yang menonton film porno tidak dijatuhi hukuman pemecatan, maka seharusnya pemecatan Fahri tidak dilakukan,” katanya di Jakarta, Senin (25/4/2016).

Menurut Siti, PKS tidak berbeda dengan partai lain yang tidak memiliki acuan soal aturan untuk memberikan reward dan punishment. “Kalau memang dianggap Fahri melanggar aturan partai, maka harus ada konsistensi dalam memberikan penalty terhadap kader-kader yang melalukan pelanggaran serupa,” ujarnya.

Padahal, jelas Wiwik sapaan akrab Siti Zuhro, seharusnya hal seperti ini cepat direspon dan dijawab agar PKS tidak terkena fitnah, terutama oleh argumentasi yang diajukan Fahri bahwa ada keputusan yang diskriminatif terhadap dirinya.”Kalau orang membaca, sebenarnya Fahri kan menuntut kenapa orang-orang itu tidak dipecat seperti dirinya. Padahal dirinya yang kritis dianggap jauh lebih mempermalukan partai ketimbang para koruptor tersebut,” jelasnya.

Sikap elit PKS yang seperti ini jelas Siti tentunya  tidak proper atau  pas. Hal  ini tambahnya juga membuat PKS tidak  lagi menjadi partai kader.

Siti menambahkan posisi ketua umum dalam partai modern harusnya hanya sebagai manager saja. Tapi yang terjadi ketua umum itubisa jadi capres, cawapres,hingga memecat kader yang berseberangan. “Kalau seperti ini maka PKS akan mengalami kemunduran. Ketua umum yang enjoy disanjung-sanjung tentunya tidak reformis,” jelasnya.

Kalau ketua umumnya reformis, kata Wiwik, justru akan mendorong kader-kadernya yang baik untuk maju. Dia akan mengelola perbedaan dengan kelihaian dan menjadikan partai sebagai rumah tempat bagi para kadernya untuk berkreasi bukan dengan otoriter membangun dinasti.”Dalam partai yang demokratis, tidak akan suara kader yang berbeda dipendam apalagi sampai memecat kadernya. Kalau seperti ini tidak ada bedanya dengan partai dinasti,” imbuhnya.

Dikatakan Wiwik, apa yang terjadi di PKS juga sama terjadi di partai lain. Friksi diantara kader tidak terwadahi secara baik sehingga tidak ada solusi. Kontestasi ini tidak berjalan objektif dan transparan.

Wiwik mengingatkan perlu ada penilaian yang terkait kader sehingga secara kelembagaan menjadi panduan bagi para elit untuk mengambil keputusan.
“Atas dasar apa  kader diberikan  reward atau punishment. Ini harus jelas dihadirkan oleh parpol, supaya tidak menimbulkan kesewenangan karena ada rujukan yang jelas,” tegasnya.

Harus jelas tolok ukur pemecatan kader, apakah karena melakukan tindak pidana korupsi, atah karena hal dan lain. “Dengan demikian ada rujukannya kapan kader sekedar dinonaktifkan sampai dipecat.Kalau tidak seperti ini yang rugi partai itu sendiri,” terangnya. ***