Skema Transfer Daerah Perlu Dikaitkan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Skema Transfer Daerah Perlu Dikaitkan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

0
BERBAGI

JAKARTA-Peta kemiskinan di Indonesia perlu memperhitungkan kinerja daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Alasannya skema dana transfer daerah hanya memperhitungkan tingkat kemiskinan yang dihadapi daerah itu.  “Jadi perlu diperkenalkan sistem reward dan punishment dalam skema desentralisasi fiskal yang dikaitkan dengan kinerja penanggulanan kemiskinan daerah,” kata Direktur Indonesian Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono dalam peluncuran buku “Peta Kemiskinan Indonesia: Kondisi, Kinerja, dan Prospek Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota” di Jakarta, Kamis (19/1/2017)

Menurut Yusuf, sistem ini dibutuhkan agar upaya penanggulangan kemiskinan lebih progresif.

Selain itu, kata Yusuf, buku ini memaparkan perlunya memperhatikan karakteristik setiap daerah dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. “Karakter daerah yang berbeda tentu membutuhkan kebijakan yang berbeda pula,” ujarnya.

Dikatakan Yusuf, identifikasi terhadap daerah prioritas penanggulangan kemiskinan menunjukkan adanya dua tipologi daerah. Yakni daerah dengan ciri utama jumlah penduduk miskin yang sangat besar yang umumnya berlokasi di Jawa. “Adapula daerah dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi yang umumnya berlokasi di luar Jawa,” jelasnya.

Selama ini, lanjut Yusuf dalam paparannya, kebijakan ekonomi cenderung bias ke sektor formal-modern, sehingga lebih banyak memberikan manfaat ke penduduk miskin perkotaan. Sementara jumlah penduduk miskin pedesaan hampir dua kali lipat dari penduduk miskin perkotaan, yakni 1,7 kali lipat sepanjang 2011-2016.

Persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 14,6%, jauh lebih tinggi dari persentase penduduk miskin perkotaan yang rata-rata 8,4%. “Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dari level nasional saja, tetapi juga penting memperhatikan aspek karakteristik daerah,”paparnya.

Buku karya itu memotret perkembangan penanggulangan kemiskinan terkini di tingkat kabupaten/kota. Di dalamnya memuat laporan yang mengukur kinerja penanggulangan kemiskinan kabupaten-kota periode 2010-2014 dengan membangun Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Dari laporan tersebut menemukan Indeks Kinerja Penanggulan Kemiskinan Daerah 2010-2014 sebagian besar daerah adalah rendah. Ini artinya kinerja penanggulangan kemiskinan jauh dari predikat memuaskan. Hanya 1% dari 497 daerah yang memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulanan kemiskinan periode 2010-2014.

Daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan terbaik didominasi oleh daerah luar Jawa, sementara kantong kemiskinan sangat terkonsentrasi di Jawa. Selebihnya, keberpihakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan cenderung rendah.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung menuturkan upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan wilayah sudah dilakukan di beberapa daerah. Salah satunya, program penanggulangan kemiskinan di Papua yang tidak sama seperti di Jawa. “Aspek kewilayahan menjadi masukan yang baik bagi semua kementerian,” imbuhnya. ***