JAKARTA- Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan agar mengedepankan kepentingan ketahanan energi nasional dibandingkan pesanan kelompok tertentu terkait wacana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) oleh Pertamina dan wacana akuisisi Pertagas oleh PGN.
Marzuki juga mengingatkan jangan sampai, PGN masuk ke dalam lingkaran mafia yang dicurigai banyak pihak masih menguasai Pertamina. Karena itu, Menteri BUMN, harusnya lebih arif dalam menyikapi kisruh antara Pertamina dan PGN. “Jangan sampai Menteri BUMN salah langkah dan merugikan kepentingan bangsa,” kata Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/12).
Wacana akuisisi kedua perusahaan tersebut kini sedang digodog oleh Kementerian BUMN. Ide akuisisi itu digulirkan oleh Pertamina yang mengirimkan hasil kajian mereka terkait akuisisi itu kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. PGN juga mengajukan kajian seputar akuisisi itu, yaitu akuisisi terhadap Pertagas, anak usaha Pertamina. “Dari pengalaman saya lebih dari 20 tahun bekerja di BUMN, proposal akuisisi PGN oleh Pertamina kalau ditelaah secara jernih dan mendalam, tidak menjawab permasalahan energi dan ekonomi nasional,” ujarnya.
Marzuki mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina, agar melakukan renegosiasi terhadap pembayaran cost recovery untuk tidak dibayarkan lagi dari hasil produksi minyak, tetapi dengan pembayaran tunai, sehingga keperluan BBM bersubsidi dalam negeri dapat dipenuhi dari kemampuan sendiri. “Kita belum membicarakan bagaimana pengendalian terhadap cost recovery, yang ditenggarai terjadi mark up yang luar biasa, khususnya terhadap impor peralatan,” imbuhnya.
Menurutnya, masalah energi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan berpengaruh terhadap perekonomian secara luas adalah masih tingginya impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Ini terjadi karena produksi minyak terus menurun dan tidak adanya pembangunan kilang minyak baru sejak 1994 silam. “Pengalaman saya selama di DPR, apa yang dijanjikan oleh BPMigas atau SKKMigas tentang besaran lifting minyak yang diasumsikan dalam setiap usulan RAPBN oleh Pemerintah, dalam kenyataannya tidak pernah dapat dicapai,” katanya.
Saat ini, untuk mengimpor minyak mentah dan BBM itu, Indonesia harus mengalirkan devisa sebesar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun ke luar negeri per hari. Sebagai net importer minyak, penurunan nilai tukar rupiah, tentu akan menaikkan beban subsidi BBM di APBN. “Konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) adalah salah satu strategi yang bagus untuk ketahanan energi sekaligus mengurangi beban subsidi itu,” kata Marzuki.
Indonesia kata Marzuki memiliki cadangan gas yang cukup besar. Namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan nasional karena sekitar setengahnya diekspor. Peningkatan pemanfaatan gas untuk dalam negeri ini harus ditekankan. Meski demikian, melupakan minyak sebagai sumber energi juga tak bisa dilakukan. Karena itulah peningkatan produksi nasional mesti digenjot plus penambahan kilang-kilang minyak baru yang mengolah minyak menjadi BBM juga dilakukan.
Agar konversi BBM ke BBG berjalan dengan baik, kata Marzuki, perlu kerjasama antar semua pihak, termasuk BUMN energi yaitu Pertamina dan PGN. “Kisruh antara Pertamina dan PGN tentang siapa mengakuisisi siapa, sama sekali tidak relevan dalam konteks ketahanan energi nasional dan kestabilan perekonomian nasional,” katanya.
