JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selalu distigmakan negatif, terutama soal pertumbuhan ekonomi yang lambat. Bahkan dikesankan adanya timbunan utang luar negeri yang makin menumpuk. Sehingga masyarakat menilai Indonesia masuk darurat utang.
“Itu semua adalah isu yang terstruktur, masif, dan sistematis yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi,” kata anggota DPR-RI Darmadi Durianto di Senayan Jakarta, Selasa, (12/9/2017).
Bendahara Megawati Institute ini menambahkan utang Indonesia masuk dalam kategori aman. Hal ini berdasarkan kajian lembaga-lembaga keuangan internasional.
“Tiga lembaga pemeringkat utang internasional yakni Fitch, Moody’s dan Standard and Poor’s menyatakan Indonesia layak investasi. Sehingga tidak mungkin saat ini Indonesia darurat utang,” ujarnya.
Dibandingkan dengan negara lain, lanjut Darmadi, porsi utang Pemerintah Indonesia yang hanya sebesar 28% dari PDB itu pun tak terlalu besar. Negara maju seperti Amerika Serikat saja 78% kali PDB nya, dan Jepang 239%. Kemudian Malaysia 56%, Brasil 78%, Vietnam 62%, Thailand 42%, dan Malaysia 56%.
“Perbandingan tersebut akan semakin kita pahami dengan memakai data per kapita. PDB per kapita Indonesia tahun 2016 adalah sekitar 3.604 dollar AS,” terangnya.
Menurut Darmadi, isu soal utang ini akan terus dihembuskan guna menutup mata publik di tengah percepatan pembangunan di semua pelosok negeri.
“Mengapa harus berhutang? Jawabannya jelas karena jika hanya mengandalkan pajak saja tidak akan cukup. Sebenarnya tidak masalah kita berhutang jika jelas peruntukannya, dan pengelolaannya dilakukan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan jangan dikorupsi,” terang pakar ekonomi ini.
Namun begitu, Darmadi mengakui berdasarkan riset-riset beberapa negara, utang luar negeri yang tidak dikelola dengan baik memang dapat membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah harus dapat mengantisipasi berbagai risiko atas utang dengan tata kelola yang baik.
“Karena masyarakat akan tetap mempertanyakan wujud berdikari dalam ekonomi bila negara terus terbebani utang,” ucapnya.
Dengan penggunaan yang baik dan benar, kata anggota Fraksi PDIP ini, utang harusnya dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan diharapkan dapat menurunkan Gini Ratio secara segnifikan. ***
