Soal Reklamasi, Negara Tak Boleh Diatur Investor

24

JAKARTA-Kalangan MPR mencemaskan moratorium reklamasi hanya sebatas wacana saja. Karena diduga ada konspirasi untuk menabrak aturan yang berlaku. Oleh karena itu, menteri terkait tidak menjadi corong para pengusaha. “Pemerintah jangan hanya menjadi tukang stempel. Harus betul-betul memperhatikan segala aspek baik status hukum perizinan, tidak merugikan pubik, tidak merugikan nelayan,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam diskusi publik bertema “Ekonomi vs Ekologi” yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Lingkungan Hidup di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/5/2016) kemarin.

Hidayat menambahkan ketidakhadiran negara menjadi penyebab kemelut reklamasi Teluk Jakarta. “Jika negara cuma menjadi stempel legalitas sebuah konspirasi maka dipastikan memunculkan hukum rimba,” ujar anggota DPR dari dapil DKI Jakarta.

Solusinya, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pemerintah atau negara harus hadir dalam bentuk tertulis berupa perizinan-perizinan terkait analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) berikut kajian ilmiah hukum, sosial, ekonomi, sosial, dan ekologi.

Walikota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto mengatakan kesemrawutan reklamasi seperti yang terjadi di Teluk Jakarta selain karena faktor operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, diperburuk adanya penggusuran masyarakat di pesisir pantai Jakarta.

Keadaan itu makin diperparah dengan pembangunan proyek reklamasi yang bukan ditujukan untuk ruang publik tetapi semata hanya untuk segelintir orang kaya yang mampu membeli gedung mewah dari proyek reklamsi yang dibangun. “Seharusnya lahan reklamsi yang dibangun diawali dengan membangun ruang publik, baru selanjutnya ruang privaten” katanya.

Kemarahan masyarakat makin menjadi setelah praktik korupsi pengusaha dan DPRD DKI Jakarta terbongkar KP’K. Para pembuat kebijakan Reklmasi tersebut diketahui menabrak aturan yang berlaku. “Padahal keberhasilan kami mereklamasi Pantai Losari didahului enam tahun penelitian dan survei serta didahului pembangunan kawasan publik sehingga syukur Alhamdulillah didukung masyarakat,” tandasnya.

Ramdhan mengingatkan apabila kewibawaan dan kewenangan pemerintah telah didegradasi oleh pengusaha, maka hanya menunggu kehancuran saja. “Kalau fungsi pejabat negara hanya menjadi stempel legalitas demi mengabaikan aturan yang berlaku maka tinggal menunggu saatnya kerusakan ekologi bahkan ekonomi,” kata Ramdhan.

Ketua umum PB HMI Muhammad Fauzi berharap masyarakat tidak larut dalam opini publik. Dia juga mengingatkan pentingnya pembangunan reklamasi yang mengedepankan kepentingan publik. “Reklamasi itu harus untuk kepentingan umum yang lebih besar, maka harus seimbang antara manfaat ekonomis dan ekologis untuk kelanjutan hidup manusian” ujarnya. **aec