Sosiolog UI: Rizal Ramli Gagal Paham Atas Pidato Jokowi

Wednesday 27 Feb 2019, 9 : 46 am
by
Sosiolog UI, Kastorius Sinaga

JAKARTA-Kritik Rizal Ramli atas pidato Presiden Jokowi di Konvensi Rakyat, di SICC Bogor, Minggu (24/2) sebagai ‘recehan, overclaim dan kerdil’ patut disayangkan. Tudingan ini bias atau menyimpang jauh dari fakta isi dan maksud pidato yang disampaikan Presiden Jokowi.

“Kritik tersebut hanya berdasar pada analisa parsial yang tak objektif sehinga mengindikasikan RR gagal paham terhadap program pro-rakyat Jokowi” demikian keterangan pers yang disampaikan Kastorius Sinaga yang yang juga Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migran Care Relawan Jokowi (ReJo) kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/02).

Menurutnya, kritik yang disampaikan Menteri pecatan Jokowi ini asal bunyi (asbun). Hal ini membuktikan, RR tidak paham tema besar pemerintahaan Jokowi.

“RR gagal paham bila menyebut program pro-rakyat Jokowi lewat distribusi kartu sakti KIS, KIP dan Kartu Pra Kerja sebagai proyek “recehan” bermotif elektoral” tandas Kastorius

“Sasaran riil KIP saja menyentuh 18,7 juta siswa, lalu cakupan KIS untuk kesehatan mencapai 92,4 juta penduduk, dan kartu sakti teranyar, yaitu Kartu Pra Kerja akn menyasar 2,5 juta orang pencari kerja baru dari kelompok milenial berikut korban PHK,” demikian dirinci oleh Kastorius

Dijelaskannya, bila data itu diagregasi maka program pro-rakyat Jokowi secara matematis mencakup 113,6 juta jiwa atau hampir 50% dari total penduduk Indonesia. Target angka ini sangat kolosal, sama sekali jauh dari nilai recehan seperti ditudingkan oleh Rizal Ramli” terang Kastorius Sinaga yang juga akrab dikenal sebagai sosiolog UI itu.

Bahkan, lanjut Kastorius, program populis Jokowi ini masih ditambah dengan pembagian 11 juta Sertifikat hak milik lahan bagi rakyat kecil. Artinya, imbuh Kastorius, program Jokowi terfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat bawah dengan triple-deck strategy sekaligus yaitu sisi pendidikan, kesehatan, kepemilikan alat produksi dan kesiapan memasuki lapangan kerja sektor formal.

“Menganggap program tersebut “recehan”, bagi saya, tak lebih dari sekadar upaya menambah stigma politik kepada Jokowi oleh Rizal Ramli, yang mungkin saat ini sedang galau karena mengalami gejala post power syndrome”, tegas Kastorius yang juga Penasehat Ahli Kapolri periode 2005-2017 tersebut.

Overclaim vs Proporsional

Rizal Ramli juga mengkritik Jokowi ‘overclaim’ atas program dana desa dalam pidatonya di hadapan puluhan ribu relawan dan masyarakat di Konvesi Rakyat di SICC Bogor Minggu (24/2) itu.

Argumen Rizal Ramli berasandar pada terbitnya UU Bantuan Dana Desa di tahun 2013 sebelum Jokowi terpilih menjadi Presiden RI ke 7 di tahun 2014. Artinya, Rizal Ramli menuding Jokowi “overclaim” atas jasa pendahulunya.

Di titik ini, menurut Kastorius, Rizal Ramli lagi-lagi melontarkan kritik yang asal-asalan alias asbun.

“Posisi konten pidato Jokowi dalam isu program dana desa bukanlah hendak menyoroti kronologi sejarah, tokoh perancang dan asal usul UU Dana Desa yang menjadi landasan legal Program Dana Desa” tegas Kastorius yang juga meraih Ph.D di bidang sosiologi pembangunan dari universitas terkemuka Jerman itu.

Namun Jokowi, lanjut Kastorius, hendak menerangkan bahwa dana desa telah berhasil dikucurkan, dikawal dan dimanfaatkan sesuai tujuannya sehingga secara signifikan menghasilkan geliat kebangkitan perekonomian pedesaan tempat dimana mayoritas kaum miskin Indonesia bermukim.

“Klaim Jokowi disini sangat proporsional. Taka da overclaim. Karena yang ingin ditegaskan oleh Jokowi di pidatonya adalah menyangkut “policy excecution” atau pelaksanaan kebijakan dan bukan pada “policy formulation” atau perumusan kebijakan” tandas Kastorius yang menngkonter kritik Rizal Ramli dari sisi teori siklus pengambilan kebijakan.

Artinya, sambung Kastorius, tudingan ‘overclaim’ oleh Rizal Ramli, lagi-lagi muncul akibat gagal paham Rizal Ramli atas maksud konten pidato Jokowi sehingga harus diluruskan untuk mencegah tudingan tersebut tidak menyesatkan publik.

“Kita tahulah semua, salah satu keunggulan kepemimpinan Jokowi selama empat tahun terakhir, yang justru membedakannya dari presiden pendahulunya, terletak pada “kekuatan eksekusi” atau pelaksanaan program yang massif entah itu di bidang pembangunan infra struktur dan juga di bidang sosial yaitu penyaluran dana bantuan desa setiap tahun” ujar Kastorius

Keunggulan ini, menurut Kastorius, telah terbukti mengisi titik lemah utama bangsa kita selama ini yang condong berkutat di perencanaan ide besar namun selalu mangkrak di pelaksanaan detail lapangan.

“Karenanya tudingan “overclaim” Rizal Ramli lebih bermotif pengalihan perhatian publik atas prestasi dan kinerja Presiden Jokowi selama ini “ tutup Kastorius.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Perlu Skenario Guna Serap Tenaga Honorer K2 Jadi PNS

JAKARTA-Kalangan DPR mengakui pemerintah memang tidak mungkin mengangkat tenaga honorer

Ekspor Industri Mamin Meroket Hingga 52%

JAKARTA-Industri makanan dan minuman (mamin) konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi