Strategi Penanggulangan Kemiskinan Desa Harus Diubah

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Desa Harus Diubah

39
0
BERBAGI
photo: mediaislam.com

JAKARTA-Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara Adi Prasetyo pesimis pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan sampai 7%-8% sesuai dengan RPJMN 2015-2019, jika pemerintah tidak mengubah strategi dan pola penanggulangan kemiskinan desa. Selama ini, upaya mengatasi kemiskinan cenderung tidak tepat sasaran, tidak efektif, dan belum menjadi agenda prioritas semua pemangku kepentingan. “Politik anggaran pemerintah memang berusaha didesain agar sesuai dengan Nawacita. Dari segi anggarannya juga sangat besar, dengan estimasi Kemenkeu total dana yang akan masuk ke desa sampai tahun 2019 sebesar Rp 175.494,9 miliar atau rata-rata perdesa senilai Rp 2.368,6 juta,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/8).

Namun dana ini akan mubazir apabila tidak didukung oleh stakaholder’s yang lain yaitu Pemerintah Daerah dan perbankan.

Diketahui, berdasarkan data Kemenkeu pada tahun 2015, Dana Desa (DD) yang dialokasikan di APBNP sebesar Rp 20.766,2 miliar sehingga rata-rata DD per Desa Rp 280,3 juta. Selain DD, dana lain yang masuk ke desa adalah Alokasi Dana Desa sebesar Rp 32.666,4 miliar, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar Rp 2.091 miliar. Sehingga total dana yang masuk ke desa tahun 2015 adalah sebesar Rp 55.523,6 miliar atau rata-rata per desa sebesar Rp 749,4 juta.

Tahun 2016, DD diperkirakan sebesar Rp 47.684,7 miliar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp 643,6 juta. ADD senilai Rp 37.564,4 miliar, bagi hasil PDRD Rp 2.412,4 miliar. Sehingga diperoleh total sebesar Rp 87.661,5 miliar dan rata-rata perdesa Rp 1.183,1 juta.

Tahun 2017, DD diperkirakan senilai Rp 81.184,3 miliar sehingga rata-rata DD per Desa Rp 1.095,7 juta. Tambahan dari ADD sebesar Rp 42.285,9 miliar, bagi hasil PDRD Rp 2.733,8 miliar sehingga total dana yang ditransfer ke desa sebesar Rp 126.204,2 miliar sehingga rata-rata per desa didapat Rp 1.703,3 juta.

Tahun 2018, DD yang dialokasikan dari APBN diperkirakan naik menjadi Rp 103.791,1 miliar dengan rata-rata DD per desa Rp 1.400,8 juta. Tambahan dana dari ADD sebesar Rp 55.939,8 miliar, bagi hasil PDRD Rp 3.055,3 miliar. Sehingga total dana yang didapat oleh Desa sebesar Rp 162.786,3 miliar atau rata-rata per Desa senilai Rp2.197,1 juta.

Tahun 2019, DD diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp 111.840,2 miliar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp 1.509,5 juta. Sedangkan tambahan dana lain yang masuk ke desa berupa ADD Rp 60.278,0 miliar, bagi hasil PDRD Rp 3.376,7 miliar. Sehingga total dana yang akan masuk ke desa diperkirakan sebesar Rp175.494,9 miliar atau rata-rata perdesa senilai Rp 2.368,6 juta. “Pusat Kajian Keuangan Negara merekomendasikan agar pemerintah dapat mereformulasi strategi penanggulangan kemiskinan, khususnya di desa agar sejalan dengan visi Nawacita,” tuturnya.

Lebih lanjut Prasetyo mengatakan, penduduk miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada subsektor tanaman pangan yakni 62.97 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian. Karena itulah pembangunan pertanian perlu menjadi perhatian semua kalangan. “Dana desa itu dampaknya jangka panjang. Karena itu pemerintah perlu memberikan stimulus lain,  salah satunya seperti menugaskan BUMN dan BUMD agar fokus menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor pertanian dan perkebunan. Kelompok-kelompok tani dikondolidasikan kembali agar dapat meningkatkan gairah penduduk desa,” pungkas Pras.