Sulit Deteksi Aliran Uang Panas Ke Dana Kampanye

52
detik.com

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengaku sulit mendeteksi aliran dana kampanye dari hot money (uang panas). Meski begitu, KPU DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisas Transaksi Keuangan (PPATK). “Kita memang tak punya kemampuan menyelidiki hot money. Meski sumbangan dana itu, ada nama penyumbang dan alamatnya,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Drs Sumarno Msi dalam diskusi “Peran Media Sukseskan Pilkada DKI Jakarta 2017” bersama Pengamat Politik Karel Susestya dan Praktisi Media Fredy Bathari di City Tower, Selasa (7/2/2017).

Menurut Sumarno, pihaknya membuka kerjasama dengan lembaga lain termasuk PPTAK jika memang dikemudian hari diperlukan. “Ya, ya, kita bisa kerjasama dengan PPATK,” ujarnya.

Terkait audit dana kampanye, kata Sumarno, KPU DKI Jakarta telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KPU) yang memiliki integritas guna mengaudit dana kampanye masing-masing calon cagub-cawagub. “Tidak benar, mereka yang menentukan KAP nya sendiri. Kita yang tentukan. Tapi tentu KAP yang punya track record bagus,” tambahnya.

Menyinggung soal rencana aksi 11/2 mejelang Pilkada, Sumarno mengatakan pihaknya tidak punya kewenangan untuk melarang aksi demo 11/2 meski dalam aksi itu sulit dihindari adanya pihak yang memamfaatkannya untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta.

Dia mengakui memang ada pihak yang meminta KPUD Jakarta untuk membuat aturan terkait aksi tersebut tersebut dengan tujuan untuk menghindari kemunginan gangguan keamanan. Hanya saja, ujarnya, pihaknya akan membuat imbauan atau semacam pernyataan agar Pilkada Jakarta berlangsung dalam suasana yang kondusif.
Sumarno mengakui baru saja bertemu dengan pihak Polda Metro
Jaya yang meminta KUPD mengeluarkan semacam aturan untuk menjamin tidak ada pelanggaran kampanye akibat aksi tersebut. Pelanggaran kampanye dalam aksi tersebut dikhawatirkan bisa berdampak pada gangguan keamanan. “Kami memang diminta untuk membuat aturan terkait aksi tersebut. Tapi KPUD tidak punya kewenangan dan kami hanya mengeluarkan pernyataan berupa imbauan agar Pilkada Jakarta berlangsung dalam suasana yang kondusif,” paparnya

Turut jadi nara sumber pada acara itu pengamat politik dari Point Indonesia, Karel Susetyo dan praktisi pers Frederik Batari dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan mengimbau kepada seluruh warga agar tidak menggelar demo atau pengerahan massa pada Sabtu pekan depan karena telah memasuki masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada). Masyarakat dimita menjaga situasi agar tenang dan aman.
“11 Februari informasinya memang demikian saya mendengar ada demo. Tapi kita harapkan kegiatan demo itu tidak terjadi,” ujar Iriawan.

Menurut dia, sesuai aturan, pada minggu tenang tidak boleh ada unjuk rasa atau pengerahan massa. “Pada masa itu kita bersihkan alat peraga di jalan, persiapan menuju tanggal 15 Februari 2017,” tutupnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan bahwa peran media pada Pilkada DKI Jakarta sangat penting. Hanya saja dia mengingatkan adanya dua anomali atau keganjilan dalam dunia media massa akhir-akhir ini terkait kampanye pilkada. Anomali itu muncul, ujarnya, adalah akibat adanya aturan yang ketat dari pihak KPU terhadap pasangan calon gubenur DKI Jakrta untuk berkampanye lewat media massa.

Anomali pertama, ujarnya, adalah kampanye terselubung yang dilakukan oleh media, baik media cetak maupun media elektronik. Sedangkan anomali kedua adalah agenda setting oleh pemilik media.
Kampanye terselubung bisa dibuat dengan memelintir berita sesuai dengan keinginan media massa tersebut. Meski sifatnya berita, namun di dalamnya terselubung iklan kampanye, ujarnya.
Terkait agenda setting, ujarnya, tidak jarang pemilik media membuat framing pemberitaan melalui setingan agenda untuk kandidat gubenur tertentu.