Suggestions

DAU

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Harus Dibarengi Insentif dan Sanksi

JAKARTA,- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah penting dijalankan guna menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk
Thursday 15 Sep 2022, 5 : 49 pm
realisasi belanja pemerintah merupakan motor penggerak dari upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini

Menkeu: DAU dan DBH Dapat Digunakan untuk Program Vaksinasi

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Kontribusi dapat dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dengan menggunakan instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa untuk
Tuesday 22 Jun 2021, 11 : 15 am

Menkeu Dorong Percepatan Penggunaan TKDD

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melihat bahwa realisasi dari transfer ke daerah untuk penanganan COVID-19 masih memerlukan percepatan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), secara virtual, Sabtu (19/06/2021). “Delapan persen dari alokasi Dana
Monday 21 Jun 2021, 12 : 04 pm

KPC PEN: Kapasitas Tempat Tidur untuk COVID-19 Harus Ditingkatkan

JAKARTA-Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto mengungkapkan berdasarkan pada tren kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterpakaian tempat tidur (TT) Isolasi maupun TT ICU, terutama di keempat provinsi utama di Pulau Jawa, maka perlu segera dilakukan peningkatan kapasitas
Monday 14 Jun 2021, 12 : 27 pm

Pemda Tak Cegah Covid-19, Kemenkeu Potong DAU

JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD dalam rangka mengantisipasi dan menangani wabah COVID-19. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Tuesday 17 Mar 2020, 3 : 59 pm

Terobosan Kebijakan Pembangunan Daerah

Oleh: MH. Said Abdullah Semenjak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001,desentralisasi fiskal di Indonesia telah memasuki usia dua dasawarsa atau kurang lebih dua puluh tahun pelaksanaanya. Merujuk kepada semangat yang terdapat dalam desentralisasi fiskal, seharusnya daerah sudah bisa menikmati hasil pembangunan yang
Thursday 6 Feb 2020, 4 : 04 pm

Belanja APBN Terbilang Produktif di Penghujung 2019

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak yang telah dicapai dari belanja negara yang produktif di penghujung tahun 2019. Walaupun hingga November 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah hanya mencapai Rp1.677,11 triliun (77,46 persen dari target APBN 2019), atau turun 3,34
Thursday 19 Dec 2019, 8 : 53 pm

DAU Ditunda, Mendagri Minta Pemda Hemat Anggaran

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (pemda) bersikap bijak paska keputusan pemerintah menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 169 daerah dengan nilai total Rp 19,4 triliun. Tjahjo berharap kepala daerah cermat mengatur kas daerahnya masing-masing, dengan jalan melakukan
Wednesday 31 Aug 2016, 7 : 00 pm

Menkeu Tunda Penyaluran DAU 169 Daerah Sebesar Rp19,4 Triliun

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  melakukan penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah, yang diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan negara.  Keputusan ini dalam rangka pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penundaan penyaluran
Tuesday 23 Aug 2016, 4 : 27 pm

Keberadaan DAU Justru Memperlebar Kesenjangan

JAKARTA-Senator asal Yogyakarta Muhammad Afnan Hadikusumo menegaskan DPD RI sudah melakukan pemberdayaan di daerah, termasuk membentuk kaukus anti korupsi. Selain itu, DPD berusaha membuat kebijakan melalui regulasi (UU). Di mana pasca keputusan MK No.12 tahun 2013 DPD RI perannya sudah naik satu
Thursday 10 Mar 2016, 7 : 26 pm

Pemerintah Alihkan DAK Rp 2 Triliun Hadapi Kekeringan

JAKARTA-Pemerintah memandang serius ancaman kekeringan sebagai dampak El Nino yang akan menguat dari Agustus, September, Oktober, hingga November mendatang. Untuk itu, pemerintah akan mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN sebesar Rp 2 triliun, yang akan digunakan untuk pembuatan embung-embung di daerah. Selain
Friday 31 Jul 2015, 11 : 54 pm
·

Dana Transfer Daerah Perlu Diawasi

JAKARTA-Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI ke depan tak boleh lagi mengeluhkan soal kewenangannya. Setidaknya harus kreatif dalam merespon permasalahan, terutama soal dana transfer daerah. “Dana-dana daerah ini harus dikritisi. DPD harus berani mengawasi anggaran yang turun dari pusat ke daerah, entah
Wednesday 3 Sep 2014, 4 : 12 pm