Suggestions

HTI

Amanat Bapak Bangsa Soekarno

Oleh: Benny Sabdo “Kami adalah nasionalis revolusioner, nasionalis yang radikal, nasionalis kepala banteng! Kami punya bahasa adalah bahasa yang keluar dari kalbu yang berkobar-kobar dengan semangat nasional,” (Indonesia Menggugat, pledoi Bung Karno 1930). Suri teladan Bung Karno sebagai Bapak Bangsa ibarat sebuah
Friday 30 Jun 2023, 2 : 35 pm

Anies Baswedan, Politik Identitas dan Korupsi

Oleh: Petrus Selestinus Buat Anies Baswedan (Anies), buat Partai Politik dan buat seluruh rakyat Indonesia, ada 2 isu krusial yang  mesti diwaspadai, tidak hanya oleh Anies akan tetapi juga oleh Partai Politik dan Rakyat pemilih dalam proses menentukan kepemimpinan nasional menjuju 2024,
Monday 13 Jun 2022, 11 : 03 am
·

ASN Tidak Boleh Terlibat Dalam Organisasi Terlarang Seperti HTI dan FPI

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi
Thursday 31 Dec 2020, 8 : 08 pm
·

Jokowi: Tidak Ada Tempat di Tanah Air Bagi Terorisme

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengutuk keras segala bentuk tindak teror dan di luar batas kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Presiden juga menegaskan bahwa tak ada satupun tempat di Tanah Air bagi tindak terorisme tersebut. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan
Monday 30 Nov 2020, 7 : 08 pm
·

Petrus: Jangan Biarkan Benih Ideologi Khilafah Tumbuh di NTT

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) agar jangan menganggap sepele temuan Komisi Intelijen Daerah (Kominda) NTT dan Ketua GP Ansor NTT bahwa HTI di NTT khususnya di Kota Kupang yang menyebutkan akitivitas penyebaran ideologi
Wednesday 11 Mar 2020, 1 : 22 pm

Sikap Pemerintah Terhadap FPI Harus Linear Dengan HTI

Oleh: Petrus Salestinus Pemerintah jangan terburu-buru akhirnya terjebak dan bersikap lunak, memberikan persetujuan perpanjangan Ijin Ormas kepada Front Pembela Islam (FPI_, yang selama ini dipending oleh Kemendagri era Tjahjo Kumolo, karena berbagai tanggapan masyarakat terhadap perilaku FPI yang dinilai mengganggu ketertiban dan
Thursday 28 Nov 2019, 7 : 51 pm

Petrus: NTT Tak Boleh Dijadikan ‘Bunker’ Bagi Teroris dan HTI

JAKARTA-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kakanwil Pemasyarakatan Kementerian Hukum & HAM RI dan Pimpinan Polda NTT perlu mendata ulang secara cermat aktivitas mantan pengurus dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di NTT, terkait dengan penempatan sejumlah Napi Teroris (Napiter) sebagai titipan di
Saturday 19 May 2018, 1 : 38 pm
·

Rakyat Harus Amputasi Network Paham Radikal di Parpol dan Fraksi DPR

JAKARTA-Himbauan politisi Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memilih kader-kader Partai dari Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS dalam pilkada 2018, pileg dan pilpres 2019, mengonfirmasi analisis sejumlah pihak bahwa sesungguhnya paham radikal sudah masuk menguasai parlemen
Monday 7 Aug 2017, 5 : 35 pm
·

FAPP Siap Bela Pemerintah Jika Digugat HTI

JAKARTA-Sekitar 200 Advokat Indonesia yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menyampaikan dukungan penuh atas sikap Pemerintah menertibkan ormas-ormas radikal. Rombongan Advokat ini pun mengaku siap membela pemerintah jika kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah terkait
Monday 24 Jul 2017, 2 : 49 am
·

Efek Demokrasi Berbiaya Besar, Keruk Sumber Daya Alam

JAKARTA-Pasca reformasi 1998, proses politik dan demokrasi yang berkembang di Pilkada dan Pilpres lebih mengedepankan suara terbanyak alias voting dan tidak lagi pendekatan musyawarah. Maka yang berkuasa terutama di daerah adalah yang memiliki modal besar. “Konsekuensinya saat berkuasa akan mengeruk kekayaan alam
Tuesday 30 May 2017, 5 : 50 pm
·

Bukti Pelanggaran HTI Banyak, Mendagri: Sudah Beberapa Kali Diperingatkan

JAKARTA-Organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) siap melakukan upaya hukum paska pembubaran organisasi tersebut oleh pemerintah. Namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim keputusan pembubaran itu dibuat setelag melalui beberapa kali menerbitkan surat peringatan untuk HTI. Saat ini, pembubaran melalui proses hukum itu sedang
Thursday 11 May 2017, 9 : 15 pm
·

Pembubaran HTI Dinilai Terlalu Berlebihan

JAKARTA-Langkah pemerintah membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sebagai tindakan kepanikan dan berlebihan. Mestinya sebelum membubarkan HTI, harus dikembalikan dulu ke UUD 1945 yang menggariskan bahwa Negara Republik Indonesia tegak berdiri di atas kaidah dan prinsip negara hukum demokratis. “Di antara
Tuesday 9 May 2017, 12 : 40 am
·

Hendardi Apresiasi Tekad Pemerintah Bubarkan HTI Yang Merongrong Pancasila

JAKARTA-Pemerintah secara resmi membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran Organisasi trans-nasional yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani ini merupakan tekad pemerintah untuk membubarkan ormas yang diindikasi kuat merongrong Pancasila dan keberagaman. Namun demikian, sebagai ormas yang berbadan hukum maka pembubaran
Monday 8 May 2017, 6 : 00 pm
·

Sabilurrasad: Langkah Pemerintah Membubarkan HTI Sudah Tepat

JAKARTA-Pemerintah Indonesia melalui Menkopolhukham Jendral (Purn) Wiranto telah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (8/5). Organisasi trans-nasional yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani tersebut resmi dibubarkan lantaran kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang
Monday 8 May 2017, 3 : 39 pm

Dibeberapa Negara Dilarang, Pembubaran HTI Harus Didukung

JAKARTA-Rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langkah yang tepat dan legal sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel. Hal ini sangat logis mengingat agenda yang diusung HTI adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila. “Saya kira, sepanjang
Wednesday 3 May 2017, 12 : 05 am

Gerakan Radikal Marak, SBY dan Partai Demokrat Harus Bertanggungjawab

Oleh: Petrus Salestinus Sepuluh tahun menjadi Presiden RI ke VI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil membina sekaligus membesarkan kelompok masyarakat dengan karakter “intoleran dan radikal” atau yang menolak perbedaan atas dasar suku, agara dan ras (SARA) yang mengancam persatuan sebagaimana akhir-akhir ini muncul secara
Saturday 4 Mar 2017, 12 : 24 am
·

Kawal Kasus Rizieq Shihab, Puluhan Tokoh Deklarasi Forum Kebangsaan

JAKARTA-Perwakilan Masyarakat Adat, Tokoh Agama dan Sesepuh Masyarakat Indonesia Timur sepakat membentuk Forum Aspirasi Indonesia Untuk Kebangsaan (FAI-uK) yang terus berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Forum ini dibentuk sebagai respon atas merebaknya ancaman-ancaman radikalisme dari ormas-ormas seperti FPI, HTI atau semacamnya
Saturday 21 Jan 2017, 11 : 57 am