Suggestions

IGJ

IGJ

IGJ: Akses Vaksin Berkeadilan Untuk Mengakhiri Pandemi

JAKARTA-Sebagai anggota tetap Progressive International, Indonesia for Global Justice (IGJ) menyerukan pentingnya membangun sinergi antara negara selatan untuk kerjasama penelitian, teknologi, dan produksi dalam rangka menghentikan ketimpangan akses vaksin. Seruan ini merupakan bagian dari tujuan dari Summit for Vaccines Internationalism yang diselenggarakan
Friday 18 Jun 2021, 8 : 01 pm

UU Cipta Kerja Langgengkan Krisis Pangan

JAKARTA-Pengesahan UU Cipta Kerja yang memudahkan impor pangan ini, mempertaruhkan kehidupan lebih dari 49 juta petani di Indonesia. Pada masa yang akan datang, UU ini akan melanggengkan krisis pangan karena akan menciptakan ketergantungan pangan kepada negara lain. Koordinator Advokasi Indonesia for Global
Friday 18 Jun 2021, 1 : 52 am

IGJ: UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai UU Cipta Kerja memang cacat formil secara konstitusional. Bahkan UU Cipta Kerja disusun tanpa kajian memadai untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti setelah menyimak dengan seksama pengakuan DPR RI
Friday 18 Jun 2021, 1 : 35 am

Ketimpangan Vaksin Hanya Dapat Diakhiri Dengan TRIPS Waiver

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai aksi janji donasi ratusan juta dosis vaksin oleh negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 kepada negara miskin tidak menghentikan ketimpangan akses vaksin yang terjadi hari ini di dunia. Hal ini disampaikan dalam merespon janji G7 yang
Saturday 12 Jun 2021, 3 : 04 pm
IGJ

Ratifikasi IE-CEPA Bentuk Arogansi Pemerintah Yang Abai Hak-Hak Dasar Publik

JAKARTA-Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi kecewa dengan keputusan Pemerintah dan DPR yang menyetujui ratifikasi perjanjian Indonesia – EFTA CEPA pada9 April 2021 kemarin. Minimnya partisipasi publik selama pembahasan berlangsung di DPR termasuk juga tidak adanya tanggapan atau ruang untuk mendengarkan keresahan yang
Wednesday 14 Apr 2021, 9 : 25 am

Liberalisasi Investasi Dalam RCEP Harus Dikaji Lagi Sebelum Diratifikasi

JAKARTA-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah ditandatangani oleh Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan enam negara RCEP diantaranya Jepang, Korea Selatan, China, Australia serta Selandia Baru, pada 15 November 2020 lalu. Selama ini, proses perundingan berjalan secara tertutup dan tidak ada satu pun
Saturday 27 Feb 2021, 7 : 53 am

Pengesahan Omnibus Cipta Kerja Mengkhianati Kedaulatan Rakyat

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengecam keras pengesahan RUU Omnibus Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah Indonesia dengan cara-cara yang tidak demokratis dan Inkonstitusional. Oleh karena itu, RUU Omnibus Cipta Kerja harus batal demi hukum. Pertama, DPR dan Pemerintah sengaja
Tuesday 6 Oct 2020, 12 : 30 am

Batalkan Omnibus Law Secara Keseluruhan

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menggugat Negara (Pemerintah dan DPR) yang telah melakukan pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap hak buruh. Hal ini ditunjukan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara sama sekali sangat bias kepentingan, seperti Omnibus Law
Saturday 2 May 2020, 11 : 09 am

Koalisi MKE Kecam Keras Niat Jahat Pemerintah dan DPR

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mengecam keras niat jahat Pemerintah dan DPR yang menjadikan wabah pandemi Covid-19 sebagai celah untuk membahas regulasi yang banyak ditolak oleh masyarakat. Diantaranya Omnibus Law Cipta Kerja, Perpajakan dan Ibu Kota Negara. Sebab, hingga
Friday 3 Apr 2020, 5 : 05 pm

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

JAKARTA-Omnibus Law “melucuti” empat Undang-Undang (UU) penting sektor pangan. Keempat UU itu yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU
Thursday 12 Mar 2020, 5 : 10 pm
IGJ
·

IGJ: Tolak Proposal AS Untuk Reformasi WTO

JAKARTA – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak secara tegas keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) yang mencabut status Indonesia sebagai Negara Berkembang di WTO. Keputusan sepihak AS mencabut status negara berkembang Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upayanya mendorong reformasi
Wednesday 26 Feb 2020, 5 : 47 pm

Pemerintah dan DPR Berkomplot Dengan Pengusaha Bahas Omnibus Law

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akar rumput. Pemerintah hanya melibatkan kelompok pengusaha, yang tentu dapat dipastikan RUU tersebut berpihak pada kepentingan mereka. Bahkan kepentingan rakyat kecil akan
Thursday 19 Dec 2019, 8 : 20 pm
IGJ

Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kemenangan kecil perjuangan kelompok masyarakat sipil yang terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memasukan mekanisme ISDS ke
Friday 25 Oct 2019, 2 : 27 pm
IGJ

Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) akan mengawasi kinerja DPR RI yang baru terkait dengan isu perjanjian perdagangan internasional. Jangan sampai mengulang kegagalan peran DPR RI di periode sebelumnya dalam mengawal agenda perlindungan hak rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. “Kami sudah kecewa dengan
Tuesday 1 Oct 2019, 3 : 53 pm
IGJ

Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat

JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi melakukan aksi penolakan terhadap perjanjian The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sedang dirundingkan oleh Indonesia. Penolakan tersebut dilakukan karena isi perjanjian RCEP akan melegalisasi perampasan hak rakyat atas keadilan ekonomi. Direktur Indonesia for Global Justice
Friday 23 Aug 2019, 6 : 27 pm
IGJ

Mekanisme Sengketa Investasi Merugikan Negara

JAKARTA-Beberapa negara, termasuk negara dari anggota The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), mengkritik mekanisme sengketa investasi atau Investor-State Dispute settlement (ISDS) karena merugikan. Setidaknya ada empat kerugian yang paling penting, yaitu pertama, biaya litigasi;kedua, biaya pembayaran kompensasi;ketiga, biaya politik akibat hilangnya ruang
Saturday 3 Aug 2019, 12 : 51 pm

Churcill Mining Minta Kemenangan Indonesia Dibatalkan

JAKARTA-Kemenangan Pemerintah Indonesia atas gugatan Churcill Mining (perusahaan tambang batu bara Inggris) yang diputus International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada Desember 2016, kembali mendapat tantangan. Hal itu terjadi karena Churcill mengajukan pembatalan putusan (annulment award) yang sudah direspon Pemerintah
Friday 24 Nov 2017, 6 : 05 pm

Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi PT Freeport Indonesia (FI) ketimbang
Thursday 27 Jul 2017, 11 : 24 pm

Polemik Freeport: Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA-Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada
Friday 14 Jul 2017, 9 : 47 pm

Pemerintah Didesak Hentikan Pemberian Hak Istimewa Freeport

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. “Dan Perjanjian stabilitas investasi ini hanya akan
Sunday 11 Jun 2017, 7 : 50 pm

Harus Ada Kontrol Rakyat Dalam Perundingan RCEP

MANILA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Negara-negara ASEAN agar membuka teks perundingan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kepada publik, sehingga rakyat bisa mengkritisi isi perjanjian yang berpotensi melanggar hak-hak dasar publik. Desakan ini disampaikan oleh Megawati, Knowledge & Campaign Manager IGJ,
Thursday 11 May 2017, 9 : 29 pm
·

Perjanjian Perdagangan Bebas Hambat Perbaikan Nilai Rupiah

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai paket kebijakan strategi penguatan rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dirasa masih belum cukup dan sifatnya temporer. Seharusnya, paket ini juga harus diikuti dengan kebijakan untuk menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas yang telah ditandatangani. Hal ini karena
Wednesday 18 Mar 2015, 3 : 04 pm
·

Hentikan Industrialisasi Pangan, Petani dan Nelayan Harus Maju

JAKARTA-Aliansi untuk Kedaulatan Pangan (AKAP) melakukan aksi mimbar bebas dan teatrikal di Jakarta guna merespon hari pangan internasional (world food day). Dalam pernyataannya, mereka menilai bahwa selama satu dekade dibawah kepemimpinan SBY, persoalan pangan belum juga mampu diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan
Thursday 16 Oct 2014, 9 : 37 pm
·

IGJ: MK Batalkan UU Perkoperasian, Peluang Perkuat UMKM

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian. Keputusan yang dikeluarkan Rabu (28/5) ini menjadi langkah positif dengan mengembalikan definisi koperasi yang berdasarkan kepada asas kekeluargaan dan usaha bersama. Direktur Eksekutif IGJ,
Wednesday 28 May 2014, 3 : 48 pm
·

IGJ: Perkembangan Davos Membahayakan Kinerja Ekonomi

JAKARTA – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan informal World Trade Organization (WTO) tingkat Menteri  atau WTO Mini Ministerial Meeting yang berlangsung di Davos (25/1) telah salah menjawab perkembangan ekonomi dunia. Pasalnya, perjanjian Trade Facilitation akan semakin membuka pasar Indonesia sehingga serbuan
Wednesday 29 Jan 2014, 2 : 45 pm
·

Strategi Pengelolaan Pangan Salah Arah

JAKARTA-Direktur Eksekutif Institute Global Justice (IGJ), Riza Damanik menilai strategi pengelolaan pangan yang ditempuh pemerintah belum berhasil membawa Indonesia berdaulat dan berswasembada pangan. Hal ini terlihat dari meningkatnya pangan impor yang masuk ke Indonesia. “Ada yang keliru dengan desain pangan kita karena
Sunday 28 Jul 2013, 12 : 58 pm

IGJ: Waspadai Investasi Asing di Sektor Pangan

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan Presiden dan DPR ancaman mendominasinya Modal Asing pada sektor pangan dan perkebunan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) disektor pangan mengalami pertumbuhan  dari US$751 juta di 2010
Wednesday 6 Mar 2013, 10 : 51 am