Suggestions

Komnas Ham

IPW
·

IPW Usul DPR Bentuk Pansus Pelanggaran HAM Wadas

JAKARTA-Indonesia Police Watch (IPW) mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  membentuk Panitia Khusus (Pansus) pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Wadas serta penyelidikan menyeluruh dari Komnas HAM. Hal ini perlu dilakukan untuk perbaikan dan pembenahan di tubuh institusi Polri ke depan agar dicintai
Saturday 12 Feb 2022, 4 : 32 pm
pernyataan Arteria Dahlan, bisa jadi signal bahwa masih ada upaya untuk merevisi UU KPK khusus untuk melindungi sekelompok orang yang dikecualikan dari OTT KPK, tidak hanya terhadap APH tetapi juga bisa melebar kepada Anggota DPR dan orang-orang Partai.
·

Komnas HAM Tanya Penggagas TWK, TPDI: Ini Pertanyaan Bodoh

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai pertanyaan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron soal siapa penggagas ide pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan pertanyaan bodoh. Karena itu, jawaban Nurul Ghufron yang menyatakan tidak tahu
Saturday 19 Jun 2021, 12 : 15 am
·

TPDI: Ada Hidden Agenda Komnas HAM

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menciumnya adanya hidden agenda (agenda tersembunyi) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibalik aksi pemanggilan Pimpinan KPK. Komnas HAM nampak ditunggangi oleh kepentingan kelompok lain yang ingin mendiskreditkan Pemerintah dan DPR terkait revisi
Tuesday 15 Jun 2021, 1 : 36 pm
·

Hendardi: Komnas HAM Terpancing Genderang 51 Pegawai KPK Nonaktif

JAKARTA-Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menilai pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada. Lembaga pembela HAM ini justru terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK yang tidak lulus Test Wawasan Kebangsaan
Thursday 10 Jun 2021, 7 : 03 pm
pernyataan Arteria Dahlan, bisa jadi signal bahwa masih ada upaya untuk merevisi UU KPK khusus untuk melindungi sekelompok orang yang dikecualikan dari OTT KPK, tidak hanya terhadap APH tetapi juga bisa melebar kepada Anggota DPR dan orang-orang Partai.
·

Soal KPK, Petrus: Komnas HAM Ditunggangi

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengeritik keras sikap Komnas HAM yang telah bertindak jauh melampaui wewenangnya dalam merespon pengaduan 75 Pegawai KPK nonaktif yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Diduga, Komnas HAM masuk angin ditunggangi kepentingan politik. “Perbuatan
Thursday 10 Jun 2021, 12 : 18 am
·

Konflik PT TPL, Ketua Nabaja Minta Polisi Jangan Pentungi Rakyat

JAKARTA-Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA), Darman Saidi Siahaan meminta aparat Kepolisian agar jangan hanya bertindak keras kepada rakyat. Karena itu, dia berharap agar polisi menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam menangani konfilk Masyarakat Adat Natumingka dengan PT
Tuesday 1 Jun 2021, 4 : 47 pm
·

Masyarakat Adat Huta Natumingka Minta Tindakan Konkret Komnas HAM

JAKARTA-Masyarakat Adat Huta Natumingka meminta tindakan konkrit Komnas HAM atas tindak kekerasan pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hal itu disampaikan Masyarakat Adat Natumingka saat menyampaikan pengaduan kepada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam di Jakarta Kamis (27/5).
Thursday 27 May 2021, 11 : 40 pm
·

Komnas HAM dan Media Massa Memiliki Fungsi Yang Sama

TANGERANG- Komnas HAM dan media massa, termasuk media massa berbasis internet atau media siber, memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai sumber kebenaran yang lain, yang melengkapi kebenaran yang dimiliki penguasa. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad
Saturday 8 May 2021, 9 : 46 pm

Ini 4 Poin Hasil Mediasi Komnas HAM Antara Warga Dengan Kemenag

DEPOK-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) menggelar mediasi antara warga dengan Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag) terkait ganti rugi tanah warga terdampak pembangunan Kampus UIII di Kantor Komnas Ham Jakarta. Senen (16/9/2019). Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono selaku perwakilan Pemkot Depok
Monday 16 Sep 2019, 9 : 28 pm