Suggestions

MK

·

TPN Ganjar Mahfud Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Pilpres ke MK

JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyerahkan kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke  Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (16/4/2024). Hasil kesimpulan tersebut tidak dibacakan dalam sidang putusan, tetapi majelis hakim MK akan menggunakan kesimpulan yang
Tuesday 16 Apr 2024, 12 : 55 pm
Legislator terpilih Partai Golkar, Ahmad Irawan
·

Gara-Gara Panggil 4 Menteri, Politisi Golkar: Langkah MK Salah Alamat

JAKARTA-Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dinilai salah alamat. Bahkan tindakan MK itu telah melanggar prinsip imparsialitas. “Saya katakan salah alamat karena kedudukan seorang Menteri menurut Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara
Monday 1 Apr 2024, 7 : 29 pm
Ganjar-Mahfud
·

Ganjar: Kita Menolak Dibawa Mundur ke Masa Sebelum Reformasi

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Ganjar-Mahfud di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dari sekadar mengenai kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden 2024. Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam sambutan pembukaan di sidang perdana
Wednesday 27 Mar 2024, 6 : 33 pm
·

Anis-Muhaimin Tuntut Pemilu Ulang Tanpa Prabowo-Gibran

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, yang diajukan  Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Paslon 01), pada Rabu
Wednesday 27 Mar 2024, 2 : 01 pm
·

Mahfud: MK Bisa Batalkan Presiden Terpilih

JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 Mahfud MDmengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membatalkan presiden terpilih. Namun syaratnya, logika tuntutan atau permohonan yang diajukan  sangat kuat dan logis. Apalagi didukung  fakta pengadilan sebelumnya di beberapa negara yang membatalkan hasil pemilihan
Monday 25 Mar 2024, 5 : 38 pm
·

Mahfud Optimistis Hakim MK Berani Buat Keputusan Monumental

JAKARTA–Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD, optimistis para hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki keberanian untuk membuat keputusan  monumental (landmark decision). Landmark decision adalah putusan yang dibuat sebagai precedent  karena tidak ditampung  peraturan yang ada. Keputusan monumental diyakini akan
Monday 25 Mar 2024, 1 : 34 pm
Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat
·

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Henry Yosodiningrat Akui Dapat Restu Megawati

JAKARTA-Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mengaku tidak gentar melawan penguasa yang menguasai sistem, aparatur, penegak hukum. Dia pun  tidak mempedulikan tekanan atau intimidasi pada dirinya. Pasalnya, dia telah mendapat amanah dari Ganjar-Mahfud, serta mendapat restu
Saturday 23 Mar 2024, 7 : 31 pm
·

MK Putuskan Hasil Gugatan Sengketa Pilpres pada 22 April 2024

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi  membuka pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilres 2024, Senin (25/3/2024) mendatang dan menetapkan hasilnya pada Senin (22/4/2024). Hal itu disampai Jurubicara MK, Fajar Laksono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/3/2024). Menurut Fajar, sesuai dengan peraturan MK
Friday 22 Mar 2024, 11 : 09 am
·

Gugat Hasil Pemilu ke MK, Mahfud: Demokrasi Kita Harus Sehat

JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk menyehatkan demokrasi Indonesia. Hal itu, disampaikan Mahfud dalam jumpa pers bersama Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo,
Thursday 21 Mar 2024, 8 : 12 pm
·

Bernegaralah Yang Rasional

Oleh: Saiful Huda Ems Capres, Cawapres atau Caleg ada yang kalah ada pula yang menang itu bukan karena Takdir Tuhan, tetapi karena ada rakyat yang mau memilih dan ada pula rakyat yang tidak mau memilih. Ada Capres, Cawapres atau Caleg yang kalah
Tuesday 19 Mar 2024, 8 : 10 pm

Suara Dari Kampus: Kekuasaan Dekat Dengan Banditisme

JAKARTA-Demokrasi Indonesia tengah dirusak oleh elit. Seorang figure jika telah masuk ke politik, akan dipengaruhi oleh kekuasaan, dimana dekat dengan banditisme, penyimpangan, penyelewengan, sehingga mutlak harus adanya check and balances. Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina  Didik J. Rachbini dalam Diskusi bertajuk
Monday 12 Feb 2024, 4 : 42 pm
Presiden Joko Widodo/Foto: Dok Setkab

Presiden Jokowi Paling Bertanggungjawab Atas Terjadinya Krisis Konstitusi

JAKARTA-Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sudah rusak usai keluarnya putusan terkait batas usia capres-cawapres. Krisis konstitusi ini tidak semata terjadi akibat kesalahan MK, tetapi juga Presiden Joko Widodo. “Ini pembelajaran penting
Friday 3 Nov 2023, 7 : 01 pm

Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Rusak Tatanan Bernegara

JAKARTA– Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kehidupan demokrasi berada di ujung tanduk usai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia capres-cawapres. “Demokrasi tentu terganggu, lahirnya politik dinasti, suburnya nepotisme,” kata Dedi Kurnia di Jakarta, Kamis (2/11/2023). Menurutnya
Thursday 2 Nov 2023, 6 : 20 pm

Demi Muru’ah MK, MKMK Harus Berani Ambil Keputusan Tidak Normatif

JAKARTA– Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Anang Zubaidy menilai majelis hakim Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sepatutnya tidak hanya berpegang pada aspek normatif. MKMK dituntut agar juga mempertimbangkan putusan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam memutus perkara
Thursday 2 Nov 2023, 5 : 43 pm

Order Loloskan Gibran di MK, TPDI Laporkan Jokowi Cs ke KPK

JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Pratikno dan Prabowo Subianto dkk terkait uji materiil batas usia calon presiden (capres) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini terkait dugaan kolusi dan nepotisme yang dilakukan olehJokowi Cs.
Monday 23 Oct 2023, 6 : 34 pm

Jokowi Presiden Serakah

Oleh: Saiful Huda Ems Masih teringat dengan jelas, bagaimana saya dahulu bersama bapak-bapak dan ibu-ibu dosen hukum kami tercinta, bersusah payah menyelenggarakan acara-acara Seminar Nasional di Bandung, dengan tujuan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) dapat segera merancang
Monday 16 Oct 2023, 11 : 17 pm

Penjaga Supremasi Konstitusi, MK Jadi Mahkamah Keluarga Tak Terbukti

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak permohonan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menurunkan batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. MK berpendapat seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum, karena itu tegas menolak permohonan tersebut. “MK
Monday 16 Oct 2023, 1 : 46 pm

Said Abdullah: Ibu Mega Mengajari Kami Arti Lolayalitas Pada Partai

JAKARTA-Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengajari kadernya arti loyalitas pada partai, bangsa dan negara. Terbukti, pada masa orba, kesetiaan kader terhadap Partai teruji militansinya menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru. Bahkan masa reformasi,
Monday 16 Oct 2023, 12 : 28 pm

PKS Ingatkan Hakim MK, Jangan Ikut Cawe-cawe Politik

JAKARTA-Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, Almuzammil Yusuf, meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait syarat usia capres-cawapres. Menurutnya, MK wajib konsisten dalam memutuskan suatu perkara yang sudah pernah diputuskan sebelumnya. “Putusan MK terkait dengan pengujian konstitusionalitas syarat usia capres-cawapres akan
Monday 16 Oct 2023, 9 : 25 am
·

Hasto PDIP: Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai

JAKARTA – PDI Perjuangan tidak akan melakukan intevensi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan batas usia minumum Bacapres dan Bacawapres. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya, dan tidak akan menambahkan materi muatan yang baru karena
Monday 16 Oct 2023, 9 : 04 am

PDIP Larang Kader dan Pendukung Ganjar Demo ke MK

JAKARTA- PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke Mahkamah Konstitusi (MK). Larangan ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berkaitan dengan dinamika politik yang muncul atas gugatan di MK, baik
Monday 16 Oct 2023, 8 : 22 am

Soal Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres, Aktifis 98 Minta MK Konsisten

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Wednesday 11 Oct 2023, 7 : 24 pm
Ismail Hasani

MK Sebaiknya Tunda Sidang Uji Materi UU Pemilu Hingga Usai Pemilu

JAKARTA-Peneliti Senior SETARA Institute yang juga Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Ismail Hasani meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak terbawa irama politik menjelang Pemilu. Apalagi, dengan mempertaruhkan konsistensi, integritas dan berbagai pengetahuan yang telah diproduk sendiri oleh MK, dengan memaksakan
Wednesday 9 Aug 2023, 10 : 44 pm

DPR Siap Laksanakan Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

JAKARTA-Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Hal ini menyusul ditolaknya gugatan dalam perkara pengujian materil atau judicial review Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sehingga sistem pemilu
Thursday 15 Jun 2023, 5 : 52 pm

Banggar DPR Patuh Pada Putusan MK

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau dikenal UU Corona. Putusan MK ini memberikan kepastian hukum karena bersifat final dan mengikat,
Sunday 31 Oct 2021, 11 : 16 pm
Petrus Salestinus
·

TPDI: Putusan MA Soal TWK Tamparan Keras Bagi Novel Baswedan Cs

JAKARTA-Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan uji materiil perkara Uji Materil No : 26 P/HUM/2021, tanggal 9 Spetember 2021 yang dilayangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat tentang tes wawasan kebangsaan (TWK). Koordinator Tim Pembela
Saturday 11 Sep 2021, 1 : 25 pm
·

TWK Legal dan Konstitusional, BKN dan KPK Segera Ambil Sikap

JAKARTA-Ketua SETARA Institute & Inisiator Human Security Initiative (HSI) Hendardi meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil sikap soal alih status pegawai komisi antirasuah. Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menetapkan uji materiil
Saturday 11 Sep 2021, 12 : 12 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

MK Langgar Konstitusi, Wajib Bubar

Oleh: Anthony Budiawan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya urus satu hal saja, yaitu menegakkan Konstitusi yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). MK harus menjaga agar tidak ada peraturan dan UU yang melanggar UUD. Untuk menjalankan fungsinya, MK terdiri dari sembilan (9) hakim,
Friday 3 Sep 2021, 5 : 15 pm
·

Petrus: Surat Terbuka KGBAKI ke MK Bentuk Intervensi Yang Diharamkan UU

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai surat terbuka Guru Besar Antikorupsi Indonesia (KGBAKI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bentuk campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dilarang Undang-Undang (UU). Karena itu, surat terbuka tersebut harus dicabut. Sebelumnya, KGBAKI,
Sunday 2 May 2021, 8 : 49 pm

Presiden: UU Ciptaker Tidak Mengurangi Kewenangan Daerah

BOGOR-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menyebabkan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10) sore, Presiden menjelaskan, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah
Sunday 11 Oct 2020, 2 : 40 am

RUU Minerba Diprotes DPD RI

JAKARTA-Pimpinan Komite II DPD RI Hasan Basri menyatakan komitenya telah sepakat meminta pimpinan DPD RI untuk mengirim nota keberatan atau nota protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang yang dilakukan di sidang paripurna DPR RI pekan
Thursday 21 May 2020, 11 : 11 pm

Prioritaskan Layanan, DPR Dukung Taspen Gabung ke BPJS Tenaga Kerja

JAKARTA-Kalangan DPR memberi isyarat mendukung penggabungan PT Taspen melebur ke dalam BPJS Ketenagakerjaaan (BPJS TK) pada 2029. Alasannya karena memiliki program yang hampir sama, yakni jaminan hari tua terhadap para pensiunan. “Kalaupun ada persoalan, ya mungkin tidak terlalu besar. Karena inikan marketnya
Wednesday 19 Feb 2020, 4 : 56 pm
·

Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menyaksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi oleh 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1) sore. Pengucapan sumpah itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 141/P Tahun 2019 ditetapkan di
Tuesday 7 Jan 2020, 7 : 01 pm
1 2