UUD 1945

Konstitusi 2002 Dirusak, Kembali ke UUD 1945 Asli Menggema

Oleh: Anthony Budiawan Seperti sudah diduga, konstitusi 2002 sangat rentan, sangat mudah dipermainkan, dimanipulasi dan dikhianati. Hanya sembilan orang, hanya sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, mampu merusak (konstitusi) Indonesia. Bukan, bukan sembilan. Malah hanya satu hakim konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, mampu mengacak-acak Indonesia.
Monday 6 Nov 2023, 7 : 07 pm

Bikin Gaduh, Usulan Kontrol Tempat Ibadah Melanggar Konstitusi

JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengusulan untuk mengawasi dan mengontrol tempat ibadah seluruh Indonesia. Namun demikian, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowimenolak usulan itu lantaran tidak relevan lagi serta bertentanngan dengan konstitusi. Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel saat Rapat
Tuesday 5 Sep 2023, 4 : 48 pm

Megawati Lantik Laksdya Amarulla Octavian Jadi Wakil Kepala BRIN

JAKARTA-Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri melantik Wakil Kepala BRIN Laksamana Madya (Laksdya) Amarulla Octavian di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023). Pelantikan Amarulla ini berdasarkan Surat Keputusan Presisen (Keppres) Nomor 93/TPA Tahun 2023
Thursday 3 Aug 2023, 11 : 44 pm

Bobot Politik Pernyataan La Nyalla Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Zero

Oleh: Anthony Budiawan Pernyataan Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti membuat banyak pihak tidak nyaman. Dalam pidato di Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), La Nyalla membuat pernyataan Indonesia harus kembali ke UUD 1945 asli. Pernyataan ini dilanjutkan dengan kalimat yang
Friday 25 Nov 2022, 7 : 39 pm

Waspadai Ideologi Trans Nasional, Dipo: Berpotensi Ganggu Keutuhan Bangsa

SIKKA-Masyarakat khususnya kaum muda diminta waspada dan hati-hati agar tidak terpapar paham-paham lain. Bahkan termasuk ideologi lain, yang cenderung tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. “Beberapa tahun belakangan ini, bangsa kita mulai dihadapkan dengan ujian-ujian komitmen kebangsaan, masuknya ideologi- ideologi trans
Friday 1 Apr 2022, 1 : 06 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Indonesia Milik Siapa: Rakyat atau Oligarki?

Oleh: Anthony Budiawan Indonesia milik siapa? Pertanyaan tersebut terus terngiang, tanpa ada jawaban konklusif. Pertanyaan sederhana tetapi sangat penting untuk dipahami oleh segenap bangsa Indonesia, khususnya oleh rakyat jelata Indonesia. Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Namun, faktanya sangat
Sunday 3 Oct 2021, 1 : 34 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Arti Konstitusi, Pelanggaran dan Konsekuensi: Berhenti atau Diberhentikan

Oleh: Anthony Budiawan Setiap negara mempunyai Konstitusi. Konstitusi Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar (UUD). Tapi, apa sebenarnya arti konstitusi, dan apa gunanya? Apakah hanya untuk melengkapi keperluan dokumen negara, dan berfungsi sebagai hiasan belaka? Atau hanya untuk gagah-gagahan saja? Menurut kamus Merriam-Webster, Konstitusi
Monday 6 Sep 2021, 11 : 04 am

Pancasila Hari Ini Tetap Sama Dengan Pancasila Kemarin

Oleh: Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH Presiden Republik Indonesia hari ini bersama Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI merayakan hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dalam upacara peringatan tersebut Ketua MPR RI
Thursday 1 Oct 2020, 7 : 01 pm

Amandemen Terbatas UUD 1945 Harus Melibatkan DPD RI

JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin berharap DPD RI bisa dilibatkan dalam rencana Amandemen terbatas UUD 1945 yang akan dilakukan oleh MPR RI. Tidak hanya dilibatkan dalam Amanden UUD 1945, kewenanganya DPD RI bisa diperkuat. “Terkait amandemen ini, tentunya memang melihat
Wednesday 18 Dec 2019, 6 : 57 pm
perpu

Perppu Tidak Ada Urgensinya

Oleh: Edi Danggur, S.H., M.M., M.H SAAT ini polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) sedang panas. Dalam sidang paripurna tanggal 17 September 2019 DPR RI sudah mensahkan hasil revisi UU KPK. Itu artinya baik secara politik maupun hukum, hasil revisi
Wednesday 2 Oct 2019, 9 : 38 pm

Perjuangkan Daerah, DPD RI Harus Jadi Lembaga Kuat

JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, berharap DPD RI akan menjadi lembaga negara yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Hakikat DPD RI lahir adalah respons atas tuntutan reformasi yang menghendaki penguatan daerah untuk memperteguh persatuan dalam wadah NKRI. Saat menyampaikan materi
Thursday 19 Sep 2019, 6 : 45 pm

FAPP Siap Bela Pemerintah Jika Digugat HTI

JAKARTA-Sekitar 200 Advokat Indonesia yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) menyampaikan dukungan penuh atas sikap Pemerintah menertibkan ormas-ormas radikal. Rombongan Advokat ini pun mengaku siap membela pemerintah jika kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap Pemerintah terkait
Monday 24 Jul 2017, 2 : 49 am

Perppu No 2/2017 Harus Dibarengi Dengan Langkah Pemidanaan

JAKARTA-Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada langkah politik dan administratif berupa pencabutan status Badan Hukum atau pembubaran Ormas Radikal lewat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanpa melalui Pengadilan, akan tetapi juga pemerintah seharusnya mengedepankan proses pemidanaan guna mempidana pengurus dan anggota Ormas Radikal.
Monday 17 Jul 2017, 8 : 41 am

Jatim Menggugat, Lampu Merah Untuk Pertamina

MALANG-Para akademisi perguruan tinggi di Jawa Timur (Jatim) mempertanyakan kesungguhan pemerintah mengelola sektor migas yang dalam pasal 33 UUD 1945 diamanatkan untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Kasus pencopotan Dirut dan Wadirut Pertamina pada Januari lalu menjelaskan bahwa BUMN ini tidak terlepas
Tuesday 21 Feb 2017, 3 : 42 pm

IKAPPI Dorong Pasar Tradisional Masuk UU Kebudayaan

JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mendorong pasar tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa dapat masuk dalam UU Kebudayaan yang kini tengah dibahas oleh DPR. Hal ini dilatar belakangi oleh semangat untuk melindungi pasar tradisional. “Rendahnya apresiasi terhadap pasar
Wednesday 7 Sep 2016, 6 : 44 pm

Ditjen Pajak Menangkan Judicial Review UU KUP

JAKARTA-Mahkamah Kontitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-X/2012 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP). Putusan MK ini pada intinya, menolak seluruhnya atas permohonan uji materi (Judicial Review) Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d)  UU KUP terhadap
Thursday 29 Aug 2013, 3 : 35 pm