JAKARTA-DPR menambah anggaran antisipasi kebakaran hutan pada 2016 menjadi Rp650 miliar. Sebelumnya, Komisi IV DPR sudah menyetujui anggaran sebesar Rp800 miliar untuk mengatasi kekeringan akibat Elnino, antara lain pembuatan sumur dan menyediakan air bersih. “Sebagai antisipasi anggaran tahun depan sebesar Rp650 miliar. Kami juga akan meminta pimpinan DPR untuk menindaklanjuti surat agar segera dikirim ke presiden, “ kata Ketua Komisi IV DPR Eddy Prabowo di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Menurut Eddy, hingga saat ini pemerintah belum terlihat serius untuk mengatasi kabut asap. Makanya DPR tidak akan tinggal diam atas bencana asap yang hampir tiga bulan ini menimpa wilayah Riau, Jambi dan sebagian besar wilayah Kalimantan. “Hari ini, Kami akan menyurati presiden untuk meminta anggaran tambahan Rp3,5 triliun,” ucapnya.
Eddy mendesak Presiden Joko Widodo bertindak nyata dalam kasus asap kebakaran hutan dan lahan. Seluruh bupati-bupati yang wilayahnya memperoleh musibah bencana asap harus diberikan anggaran cukup tanpa dihantui masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami berharap presiden jangan lagi pencitraan dan menyalahkan gubernur/bupati dalam kasus asap ini,“ tutur Wakil Ketum Partai Gerindra.
Eddy Prabowo mengaku dirinya tak memiliki sentimen pribadi dengan presiden Joko Widodo. Tapi dalam masalah karhutla ini, hendaknya presiden mempunya tanggungjawab moral dan melindungi rakyat yang daerah terkena asap satu bulan lebih dan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. “Jangan 3 bulan, 1 hari saja rakyat ada bencana itu masalah menjadi tanggungjawab kita, “ katanya.
Edy mengatakan kepala daerah ingin mengatasi kebakaran tanpa disertai anggaran untuk pemadaman. Daerah ingin menggeser anggaran dari alokasi lain, tapi daerah khwatir memperoleh ancaman pidana, karena dugaan penyimpangan anggaran.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan presiden harus mengambil alih penanganan karhutla dan jangan lagi ada saling tuding siap yang bertanggungjawab dalam penanganan kasus asap karhutla. “Jangan lagi ada saling tuding, presiden harus mengambil alih dan bila perlu tetapkan sebagai bencana nasional agar seluruh potensi bahu membahu dengan rakyat membebaskan asap, “ katanya.
Herman berpendapat keseriusan presiden dalam penanganan kasus asap bisa ditunjukkan dalam perspektif anggaran. Jangan permasalahan banyak, tapi justru anggarannya mengalami penurunan. Harus diberikan anggaran cukup bagi kementerian kehutanan agar bisa membangun infrastruktur kehutanan. “Saya setuju menyiapkan anggaran untuk bupati yang terkena bencana sehingga tak menjadi tanggungjawab pusat tapi juga daerah. Selain itu uga jangan lagi ada keraguan untuk menghukum keras bagi pelaku pembakar hutan yang mengakibatkan rakyat banyak menjadi korban, “ katanya
Sedangkan Titiek Prabowo mengatakan jika pemerintah belum sanggup menangani asap karhutla, hendaknya negara menerima jika ada negara lain yang ingin mengulurukan bantuan. “Sebab karhutla setiap tahun selalu terjadi.
“Sebenarnya semua tergantung presiden Jokowi saja, jika dia perintahkan kepada Panglma TNI untuk bantuk turun tangani kebakaran hutan dan berikan dana untuk pelaksanaan di lapangan, maka bisa jalan,” ujarnya.
Titiek sangat menyayangkan masih ada pemikiran tentang benci dengan Pak Harto semua produk yang baik dibuang, padahal produk yang baik itu hasil dari pemuda-pemudi yang terbaik. “Boleh benci dengan Pak harto, ya, benci Pak Harto saja. Tapi produk yang baik jangan dibenci dan dihilangkan. Dulu ada Posyandu, ABRI Masuk Desa. Jika saya omong soal itu nanti dikira saya mau hidupkan Orba lagi. Serba salah deh,” katanya. **aec
