Tak Ajukan APBN-P 2018, Golkar : Pemerintah Realistis

23

JAKARTA-Kalangan DPR menilai langkah pemerintah yang tak mengajukan APBN-P 2018 dianggap wajar dan tidak menyalahi aturan. Hal ini mengingat sudah tahun politik dan menjelang persiapan Pemilu 2019. “Ya saya pikir. Pemerintah bersikap realistis. Setidaknya menghindari kegaduhan jelang Pemilu 2019,” kata anggota Komisi XI DPR Muhammad Nur Purnamasidi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Menurut Purnama, kalau pemerintah mengajukan APBN-P 2018 tentu kondisinya agak berat, karena P itu cenderung kepada Penambahan, jadi tidak pernah ada Pengurangan. “Karena sumber pemasukan kita agak susah. Kalau pun kita paksakan mau tak mau, ya dari pajak lagi, tambah beberapa item,” ujarnya.

Diakui Purnama, kalau memaksakan pajak, resikonya bisa dipolitisasi oleh lawan politik. “Ya, betul. Pasti kan itu terpaksa. Karena sumber pemasukan yang paling utama kan dari rakyat,” tambahnya.

Saat ditanya apakah pengajuan APBN-P 2018 bakal jadi bahan bakar oposisi untuk menyerang pemerintah, Legislator dari Jatim IV tak membantah. “Jita kita nilai lebih realisitis lah. Apa yang sudah ada, ya supaya dikerjakan,” paparnya.

Sementara itu anggota Komisi XI DPR lainnya, Andreas Eddy Susetyo mengatakan DPR tidak bisa mendesak-desak pemerintah untuk mengajukan APBN-P 2018. Karena sesuai dengan Undang-Undang, pemerintahlah yang boleh mengajukan. “Kalau pemerintah tak mau, masak memaksa, lho kan pemerintah yang tahu,” ujarnya, Rabu (11/7/2018).

Menurut Andreas, pemerintah tentu tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjamin APBN 2018. ***eko