JAKARTA-Membuat aturan yang membatasi transaksi tunai dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) ternyata tidak cukup kuat landasan hukumnya.
Meski memang aturan itu berdampak positif dalam pemberantasan korupsi.
“Kalau namanya PBI, sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi rasanya tidak cukup kuat,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution di Jakarta, Rabu,19/12/2012.
BI, kata mantan Dirjen Pajak ini, merespon positif terkait usulan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuat aturan yang membatasi transaksi tunai dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) tidak cukup kuat walaupun berdampak positif dalam pemberantasan korupsi.
Namun kata Darmin, adanya peraturan untuk membatasi transaksi tunai sebesar Rp100 juta akan terkesan seperti membatasi hak orang lain karena nasabah tidak dapat mengambil uang lebih dari nilai itu.
Meski demikian, Darmin mendukung penuh langkah PPATK dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dia juga mengaku telah menyepakati usaha pemberantasan korupsi atas atas usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sebetulnya kami sepakat bahwa Pak Bambang Widjojanto mengusulkan agar Pemerintah dan BI untuk mengatur hal itu karena akan berpengaruh banyak terhadap pemberantasan korupsi. Kami juga sudah bekerja untuk menyelesaikan itu,” tuturnya.
Namun, Darmin mengakui upaya untuk mewujudkan usulan tersebut dalam ranah hukum masih sulit dilakukan.
Dia menyampaikan bahwa dalam UU Mata Uang, yakni UU yang baru saja dikeluarkan Pemerintah, tidak bisa disisipkan aturan pembatasan semacam itu.
“Yang terakhir keluar itu UU tentang mata uang, tapi tidak ada ‘cantolannya’ juga disitu, artinya tidak ada pasal untuk mencatolkan aturan di dalam UU tersebut. Begitu juga dengan UU lainnya,” jelasnya.
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin, secara resmi menyampaikan surat usulan tentang pembatasan transaksi tunai maksimal Rp100 juta kepada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Latar belakang usulan itu akibat adanya kecenderungan modus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi sangat marak dilakukan dengan tunai.
Oleh karena itu, pengaturan pembatasan transaksi tunai hingga Rp100 juta sangat mendesak.
PPATK menilai, transaksi di atas nominal Rp100 juta diselesaikan melalui transfer antarrekening.
Aturan yang diusulkan berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) itu dinilai PPATK sejalan dengan program “less cash society” yang diusung BI.
