JAKARTA-Kalangan akuntan mengkhawatirkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga audit milik pemerintah, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya dari 64 nama calon yang mendaftarkan diri, ternyata setelah diseleksi administrasi ada 32 orang tidak lolos seleksi. “Anehnya, dari 32 calon yang tidak lolos seleksi ini, mereka termasuk yang memiliki Certified Publish Accountant (CPA),” kata Ketua umum Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Berdasarkan data, ada sejumlah nama pemegang CPA dalam pendaftar calon pimpinan BPK, yakni Shohibul Imam, Tarkosunaryo, Padri Achyarsyah dan Defa Aulia Farhan. Padahal sebutan “CPA of Indonesia” merupakan tenaga akuntan publik dan telah berpengalaman sebagai bagian dari tim pemeriksa di BPK. “Mereka kebanyakan merupakan anggota IAPI,” ucapnya.
Ditanya adanya manuver politis dari panitia seleksi Komisi XI DPR, Tarkosunaryo menduga ada kemungkinan ke arah itu. Namun begitu, hal tersebut merupakan langkah yang wajar. “Saya kira wajar, ada politisnya. Tapi jangan sampai mengabaikan hal-hal yang sifatnya kompetensi dan keahlian. Tentu berbahaya bagi BPK,” terangnya lagi
Padahal, kata alumnus STAN, pimpinan BPK sebelumnya beberapa juga memegang CPA.
Sejak 2009, dua orang pemegang CPA menjadi bagian dari pimpinan BPK, yakni Sapto Amal Damandari-Wakil Ketua BPK dan Moermahadi-saat ini menjadi Ketua BPK.
Dengan berakhirnya masa tugas Moermahadi, Oktober 2019, praktis tidak satupun pemegang CPA dalam kepemimpinan di BPK. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menggantikan posisi Moermahadi dalam rangka merepresentasikan profesi auditor Lembaga Keuangan (LK). “Sekaligus menjadi simbol komitmen penjaminan kualitas dalam pelaksanaan audit, khusus audit laporan keuangan,” jelasnya.
Ditanya soal apa yang menjadi penyebab kegagalan para pemegang CPA, Tarko tidak mengetahui secara pasti. Namun dia menduga soal penilaian kualitas makalah. “Kita agak kaget, ternyata penilaiain untuk makalah, ada diawal. Padahal dulu, penilaian makalah itu saat fit and proper test,” tuturnya.
Dengan tidak lolosnya para pemegang CPA pada tahap awal ini, lanjut Tarko, maka dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan ini, BPK akan kehilangan “pengakuan kompetensi” dari organisasi profesi bidang auditing yang melekat pada diri pimpinan/anggota BPK. “Kondisi ini akan berpotensi dapat menurunkan kepercayaan dan legitimasi terhadap kualitas laporan hasil audit di BPK,” paparnya.
Meski begitu, lanjutnya, dalam rangka menjaga komitmen untuk menjamin kualitas hasil audit, profeslionalisme dan kesinambungan upaya penguatan kompetensi auditor. IAPI berharap agar dilakukan penyempurnaan atas hasil seleksi administrasi dengan memasukkan para pemegang Certified Public Accountant (CPA) untuk mengikuti tahapan berikutnya. ***
