JAKARTA-Pemerintah tidak bisa membebaskan penggunaan tariff tol Surabaya-Madura (Suramadu) meski sebagian besar masyarakat Madura meminta agar tariff jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura itu digratiskan. Alasannya, penggenaan tariff nol persen hanya akan mematikan usaha penyeberangan kapal ferri. “”Tidak mungkin bisa gratis walaupun aspirasinya minta digratiskan. Karena dulu membangun Suramadu sempat ada penolakan karena mematikan penyeberangan. Nanti kalau gratis, bisnis penyeberangan bisa mati, jadi penurunan tarif tol ini harus memperhatikan bisnis penyeberangan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai menghadiri CIMB Niaga 2016: The Year of Investment di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakartra, Kamis (4/2).
Dia mengatakan, penurunan tarif tol Suramadu, merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dan saat ini sedang dalam proses pengkajian. Saat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) masih menghitung besaran penurunan tarif. “Beliau arahannya setelah ratas kemarin diturunkan sebesar-besarnya. Besarannya lagi dihitung oleh teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), minimal untuk bisa pemeliharaan ringan,” katanya.
Penurunan tarif, lanjut Basuki, berlaku untuk semua kendaraan kecuali sepeda motor yang memang sudah gratis. Penurunan minimal sebesar 50 persen dari tarif yang berlaku saat ini. “Semuanya (kendaraan) truk, kendaraan pribadi. Kalau motor kan sudah gratis. Truk lagi hitung berapa penurunannya sebesar-besarnya dengan mempertimbangkan penyebrangan tidak mati,” jelasnya.
Ketika ditanya kapan penurunan tarif Tol Suramadu mulai berlaku, Basuki belum dapat memastikannya. Ia menyatakan penurunan tarif tol ini tidak akan merugikan pihak mana pun, termasuk operator jalan ol Suramadu, PT Jasa Marga Tbk mengingat tol tersebut milik pemerintah dan dibangun dengan APBN. “Tunggu perhitungannya. Besarannya lagi dihitung oleh teman-teman di BPJT. Paling kecil turunnya tarif tol 50 persen agar tetap bisa membiayai pemeliharaan ringan jalan tol tersebut. Nanti kita tetapkan pakai Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR),” terangnya.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif demi membantu lalu lintas barang dan orang di Pulau Jawa dan Madura. “Yang diputuskan presiden hari ini, pertama, untuk angkutan dari Surabaya ke Madura atau sebaliknya, kendaraan roda empat yang sebelumnya tarifnya 90 ribu untuk truk besar, dan truk sedang 60 ribu, dan sedan 30 ribu. Presiden minta ini diturunkan, kalau bisa lebih rendah dari 50 persen,” urainya
