Tax Amnesty Jadi UU, Usai Lebaran Diimplementasikan

Tax Amnesty Jadi UU, Usai Lebaran Diimplementasikan

0
BERBAGI

JAKARTA-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) menjadi Undang-undang (UU) tak banyak mengalami hambatan. Namun rapat paripurna itu hanya dihadiri sekitar 298 anggota DPR. Meski begitu rapat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua DPR Ade Komarudin yang memimpin rapat paripurna tersebut menanyakan kepada forum tentang RUU tersebut. “Apakah RUU Tax Amnesty dapat disahkan?” tanyanya tanpa menunggu lama dari pendapat anggota dewan lainnya, Ade langsung mengetuk palu pengesahan RUU itu. “Tok,” tanda RUU tersebut sah menjadi UU.

Begitu diketok anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam langsung menginterupsi. “Kami keberatan. Dan kami setuju untuk di-voting,” ungkapnya seraya menyela.

Bahkan dengan semangatnya Ecky berusaha memberi sejumlah alasan menolak UU tersebut. “Ibu-ibu beli gula bayar PPN. Petani beli alat-alat bayar PPN. Buruh beli spare part bayar PPN. Lalu ini orang yang nggak tahu hartanya dari mana? Apakah hasil kejahatan atau bukan? malah diberi pengampunan pajak,” terangnya sambil menggebu-gebu.

Namun interupsi Ecky, langsung direspon cepat dan “dipatahkan” oleh anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun yang menilai pengesahan UU Tax Amnesty mencederai rasa keadilan masyarakat. “Semua penjelasan itu sudah dibahas di tingkat Panja (panitia kerja),” kata Misbakhun.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memastikan kebijakan pengampunan pajak bisa cepat diimplementasikan. “Nggak lamalah, paling nggak habis lebaran sudah selesai,” katanya di DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Dalam prosesnya, setelah RUU disetujui dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka akan dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani. Kemudian diundangkan. “Diusahakan secepatnya,” ujarnya.

Beberapa aturan turunan nantinya akan diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga (KL) teknis. Yasona menilai prosesnya juga tidak akan memakan waktu lama. “PMK dan Perdirjen (Peraturan Dirjen) itu dari Kemenkeu,” imbuhnya. **ae