TANGERANG-Aliansi LSM Tangerang menduga, ada kejanggalan dalam proses tender proyek pembangunan jembatan Kedaung-Jenggot Mekar Baru, di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
“Berdasarkan penelusuran kami, ada beberapa kejanggal dalam proyek ini, yang paling fatal adanya dugaan penyalagunaan penggunaan dokumen Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT), yang diatur dalam UU no 18 tahun 1999 tentang pekerjaan jasa Kontruksi pasal 8 dan 9,” kata Akhwil Ramli jurubicara Aliansi LSM Tangerang Raya kepada wartawan, Selasa (5/12/2017).
Lebih jauh Ahwil menyatakan proyek senilai Rp 9,5 miliar lebih ini, diduga sudah diatur, karena nilai penawaran yang dibuat oleh PT pemenang tidak jauh dari harga perkiraan satuan (HPS) yang dibuat oleh panitia lelang senilai Rp 9,6 miliar lebih. “Pemenang proyek ini adalah PT Wahana Mitra Kontrindo (WMK), yang merupakan perusahaan jasa kontruksi asal Palu Sulawesi Tengah, dan dalam dokumen tendernya diduga melampirkan dokumen SKA dan SKT bodong,” katanya.
Sementara itu aktifis Aliansi LSM Tangerang lainnya, Agus Syahrul Rijal menyatakan, jika proyek yang
ditenderkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kabupaten Tangerang ini diduga memang sudah sarat dengan dugaan penyimpangan dari awal. “Kami mendapatkan informasi jika pihak Kepolisian dari Polres Tigaraksa sudah melakukan penyidikan kasus dugaan pegunaan dokumen bodong ini, dengan melakukan
pemanggilan terhadap panitia lelang dan pihak Dinas, terkait tender proyek ini,” katanya.
Lebih jauh aktifis LSM Garuk KKN ini menyatakan, berdasarkan informasi yang didapat, pihak kepolisian sudah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa orang panitia lelang terkait kasus ini, pada pertengahan Nopember 2017 lalu. “Namun untuk memastikan nanti kita akan croscek ke Polres Tigaraksa,” katanya.
Agus menambahkan, pihak akan melakukan klarifikasi secara langsung kepada Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kabupaten Tangerang, terkait persoalan tender proyek yang anggarannya diambil dari APBD Kabupaten Tangerang tahun 2017 ini. “Info yang kita dapat dilapangan pun, sampai saat ini pekerjaan proyek tersebut belum juga rampung, padahal proyek ini sudah ditender pada akhir 2016 dan kontraknya sudah berjalan diawal tahun 2017,” katanya.
Sementara itu ketika dikonfirmasi terkait masalah ini, baik dari pihak panitia lelang (LPSE) Kabupaten
Tangerang dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, belum bisa dikonfirmasi terkait
persoalan ini. ***
