JAKARTA-Trend pengusaha terjun ke politik makin banyak. Tercatat sekitar 44,6% pengusaha menjadi anggota legislatif, alias DPR. “Jadi, wajar kalau caleg 2009 itu sebanyak 44,6 % atau 70 % yang menjadi anggota DPR RI adalah berlatarbelakang pengusaha,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan dalam diskusi “Pembatasan Dana Kampanye Pemilu” bersama Wakil Ketua MPR RI A. Farhan Hamid, di Jakarta, Senin (25/2).
Menurut Dahlan, parpol sering ambil peran negara sebagai arena untuk ambil kebijakan politik anggaran, dan itu menunjukkan bahwa parpol tak mempunyai sumber dana yang mandiri.
Masalah lainnya, menurut Abdullah, belum ada parpol yang transparan menyampaikan anggarannya ke publik. “Tak ada sanksi yang mendiskualifikasi parpol, yang tak melaporkan dananya ke KPU, atau berbagai pelanggaran lainnya,” tuturnya.
Karena itu, selama dana parpol itu individual kata Dahlan, maka dana dan model-model korupsi anggaran untuk partai akan terus terulang, namun kita menolak bantuan dana terlalu besar dari APBN. “Dan, audit dana kampanye oleh KPU tak akan menyelesaikan masalah, apalagi kalau audit itu tak bisa dikonfirmasi dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap parpol,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hami menilai pengusaha masuk ke dunia politik. Karena memiliki kepentingan, antara lain ingin menentukan kebijakan negara lewat pembuatan Undang-Undang. Para pengusaha itu bukan saja menebar uang ke berbagai partai politik dan para calon legislatif, tapi juga ingin jadi penguasa. “Dulu zaman Orde Baru diatur oleh penguasa untuk klien mereka,” tandasnya.
Ini tentu sangat berbahaya, sambung Farhan, sebab bukan lagi kepentingan rakyat yang diperjuangkan, tapi kepentingan pemodal. “Sekarang, justru pengusaha berlomba-lomba masuk ke lembaga tinggi negara seperti DPR dan pemerintahan. Intinya untuk mempengaruhi kebijakan negara untuk kepentingan mereka,” katanya
Menurut dia, hal seperti ini harus dicegah agar keadaan bangsa Indonesia setelah pemilu 2014 akan semakin buruk. Pengusaha tetap penting untuk pencarian dana parpol, tapi keberadaan mereka yang perlu diperjelas. “Jangan sampai dominasi pengusaha sangat mempengaruhi kebijakan untuk negara,” ujarnya. **can
