JAKARTA-Pemerintah harus memberikan jaminan kepastian berusaha, terutama soal aturan agar investor lebih yakin menanamkan investasinya.
Karena para investor, terutama waralaba asing melihat ada tiga yang diperhatikan.
“Mereka melihat kepastian hukumnya dulu di sini, UMP dan TDL cenderung memang salah satu faktor yang menghambat, terutama mengenai masalah perburuhan itu meningkat terus,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Satria Hamid di Jakarta,6/1/2013.
Menurut Satria Hamid, investor selama ini masih belum terlalu yakin. Karena banyak peraturan yang saling tumpang tindih.
“Pemerintah juga harus melihat hal ini. Kalau buat peraturan ya mereka dipermudah,” tegasnya
Lebih jauh Satria mengakui banyak perusahaan ritel asing mau berinvestasi di Indonesia.
Namun perizinannya tak selalu mulus.
Contohnya, perusahaan ritel asal Jerman Metro AG membatalkan diri setelah melakukan penjajakan selama 2 tahun.
“Metro AG itu sudah positif tidak mau, alasannya banyak tapi kalau makronya itu mengenai masalah perizinan mereka disini. Birokrasi bertele-tele,” ujarnya
Satria mengatakan, kemungkinan lain penyebab kaburnya perusaahaan ritel tersebut karena adanya regulasi-regulasi pemerintah yang dinilai agak membebankan pelaku usaha.
Seperti sekarang ini, lanjutnya, regulasi terkait waralaba yang dikeluarkan pemerintah.
“Dan juga pemerintah cenderung menerbitkan aturan yang tidak mendukung usaha itu sendiri. Contohnya waralaba,” ucapnya
Saat ini, Satria memperkirakan ada lebih dari 5 ritel asing yang berniat untuk masuk ke Indonesia.
Namun, perusahaan tersebut masih menjajaki pasar Indonesia mencakup regulasi dan iklim usahanya.
