JAKARTA-Anggota Komisi IV DPR Eka Sastra menegaskan praktek kartel (mafia) telah menghambat lahirnya pengusaha-pengusaha baru. Tidak hanya itu bahkan juga melemahkan struktur perekonomian nasional. Karena gerak ekonomi hanya dikuasai segelintir orang, “Jadi, kita ini bangkrut di sektor komoditas bukan industri. Sayangnya, kini berkaitan antara penguasa, pengusaha dan parpol. Padahal, kalau bersatu melawan kartel, maka perekonomian akan mampu sejahterakan rakyat,” katanya dalam diskusi ‘Revisi UU No.5 tahun 2009 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ‘ bersama Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf di Jakarta, Selasa (1/9).
Menurut anggota Fraksi Partai Golkar, soal kartel ini merupakan masalah yang tidak pernah tuntas hingga sekarang. Padahal akibatnya sangat fatal. Memberantas kartel, berarti menyelamatkan uang negara sampai ratusan triliun rupiah. “Dampak negatif perilaku kartel, rakyat menjadi korban. Karena harus membeli barang dengan harga mahal,” tegasnya.
Beberapa komoditas bahan pokok yang diduga dikuasai kartel antara lain, daging sapi, ayam, gula, garam, jagung, kedelai, industri otomotif. Kita mendorong adanya persaingan sempurna yaitu banyak pembeli, penjual, barang mudah keleuar dan masuk dan sebagainya. “Karena oligarki, maka daging sapi hargarnya mencapai Rp 120.000/Kg, di mana konsumsi daging dalam negeri mencapai 2,9 juta ton/tahun, maka keuntungannya hingga ratusan triliun rupiah,” imbuhnya.
Namun, Eka mengaku kecewa KPPU kesulitan menghukum kartel. Makanya DPR RI sedang membahas masalah monopoli dan BUMN. “Ini harus kita kawal, karena jantungnya ada di kartel. Kartel beres, maka ratusan triliun uang negara bisa diselematkan,” cetusnya.
Hanya saja kata Eka, ada kepentingan untuk melemahkan KPPU karena ada kepentingan by design oleh kelompok tertentu, agar kartel tetap dilanggengkan. Juga perbaikan kebijakan impor seperti garam, ternyata perusahaan, pengimpor ada saling terkait dan dekat dengan kekuasaan. “Ini harus dituntaskan, agar pengusaha bisa memproduksi barang dengan baik, dan rakyat membeli dengan harga yang wajar,” pungkasnya. **aec
