JAKARTA-Realisasi proyek investasi sektor infrastruktur khususnya sektor listrik berada dalam tren yang meningkat pada Semester I 2015. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan terdapat 226 proyek listrik yang sedang melakukan konstruksi sepanjang semester I 2015 dengan nilai investasi Rp 18,4 Triliun. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam realisasi investasi bidang infrastruktur dibandingkan sub sektor lainnya, seperti proyek investasi gas, air, transportasi, telekomunikasi dan pergudangan. “Banyaknya proyek investasi sektor listrik yang sedang dalam konstruksi ini cukup menggembirakan karena dapat mendukung pencapaian target pemerintah untuk membangun 35 ribu MW hingga tahun 2019. Hal yang menggembirakan lainnya adalah 10% nilai investasi tersebut direalisasikan di 14 proyek energi baru dan terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, panas bumi, dan biomassa,”ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Jakarta.
Secara umum jelasnya, tren realisasi sektor infrastruktur meningkat. Sepanjang semester I 2015, BKPM mencatat total nilai realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp 72,2 triliun. Nilai ini sudah mencapai 63% realisasi tahun 2014 atau 94% realisasi tahun 2013.
BKPM juga mencatat pertumbuhan nilai rencana investasi yang signifikan di sektor ini.
Selama semester I 2015, BKPM menerbitkan Izin Prinsip investasi senilai 314 triliun rupiah, atau meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.“Realisasi proyek infrastruktur menjadikan kami di BKPM optimis daya saing investasi Indonesia akan meningkat ke depan. Karena, infrastruktur dan logistik merupakan satu dari lima tantangan utama dalam berbisnis di Indonesia, menurut survei World Economic Forum 2014. Infrastruktur juga memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,”tambah Franky.
Selain mendorong percepatan realisasi proyek investasi yang sudah berjalan, BKPM juga berupaya menarik minat investor untuk menanamkan modal di sektor infrastruktur. Hal tersebut dilakukan mengingat pemerintah membutuhkan lebih dari Rp 5.500 triliun untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur yang akan dibangun hingga tahun 2019. Dari jumlah tersebut, anggaran negara hanya mampu membiayai kurang dari seperempatnya.
Sejak Januari hingga Agustus tahun ini, Tim Pemasaran Penanaman Modal BKPM juga telah mengidentifikasi dan sedang menindaklanjuti minat investasi di sektor kelistrikan senilai US$ 47,1 miliar dan US$ 23,8 miliar di sektor infrastruktur lainnya. Dari minat tersebut, tujuh proyek senilai US$ 3,6 miliar akan mengajukan Izin Prinsip investasi dalam waktu dekat.
Salah satu upaya yang dilakukan BKPM bersama Kementerian lainnya untuk menarik minat investasi adalah dengan melakukan penyederhanaan perizinan dan pemberian fasilitas insentif fiskal bagi investasi sektor infrastruktur. Franky mencontohkan perizinan kelistrikan telah disederhanakan dari 49 izin yang memakan waktu 923 hari menjadi 25 izin dalam 256 hari. Meskipun dia juga mengakui masih banyak ruang untuk penyederhanaan lebih lanjut dan proses ini terus dilakukan.
Franky juga menjelaskan pemerintah telah merevisi peraturan tax allowance bulan Mei lalu, di mana bidang usaha yang berhak memperoleh fasilitas ini ditambah dari 129 menjadi 143 bidang usaha dengan persyaratan yang lebih longgar, termasuk tujuh bidang usaha sektor infrastruktur, seperti listrik, gas dan air. “Dua pekan lalu, pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai tax holiday. Insentif ini kini lebih terbuka, dari lima industri pionir menjadi sembilan sektor, termasuk infrastruktur diluar skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Periode berlakunya juga diperpanjang, dari 10 tahun menjadi hingga 20 tahun,”pungkas Franky
