Tunggakan Jamkesmas Jatim Sekitar Rp70-an Miliar

48

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar Pemda Jawa Timur segera melunasi tunggakan dana Jamkesmas yang mencapai sekitar Rp70-an miliar kepada sejumlah rumah sakit di Jatim. “Bayangkan kalau rumah sakit ditahan dananya sampai miliaran rupiah ,mereka memberikan pelayanannya bagaimana,” kata anggota VI BPK,  Rizal Djalil di Jakarta,Selasa, (19/3).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, rincian tunggakan klaim program Jamkesmas menunjukkan, yang tertinggi dilakukan pemda Provinsi Jawa Timur sebesar Rp48 miliar lebih kepada RSUD dr Saiful Anwar. Lalu kepada RSUD dr Soetomo sebanyak Rp22 miliar lebih dan Pemda Kabupaten Malang kepada RSUD Kanjuruhan sebanyak Rp19 miliar lebih. Kemudian diikuti Pemprov DKI Jakarta kepada RSUP Harapan Kita sebanyak Rp23 miliar lebih. Sementara pemda Provinsi Jawa Barat kepada RSUD Karawang sebanyak Rp13 miliar lebih.

Secara global, kata Rizal, BPK menemukan Rp263 miliar dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan masih tersimpan di BRI hingga saat ini.  “Ada total Rp263 dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan ada di BRI sekarang,” tuturnya.

BPK memberikan waktu selama dua bulan ke depan, terhitung sejak hari ini kepada Kemkes, untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap dana yang tidak terpakai tersebut. “Kita masih tunggu Irjen Kemkes untuk menjelaskan seperti apa posisinya, kenapa uang belum habis dipakai atau belum dikembalikan ke keuangan negara. Kita berikan waktulah kepada mereka,” terangnya.

Di samping dana Jamkesmas, BPK juga menemukan pemerintah daerah (pemda) masih menunggak sekitar Rp348 miliar kepada Pusat Pelayanan Kesehatan (PPK) melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Tunggakan ini terjadi di 120 kabupaten/kota sebagai sampling pemeriksaan. Karena itu, BPK merekomendasikan agar pemda segera membayar tunggakan tersebut, agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik kepada masyarakat. “Hampir merata di Jawa dan Sumatera, tetapi paling besar di DKI Jakarta. Bayangkan kalau rumah sakit ditahan dananya sampai miliaran rupiah ,mereka memberikan pelayanannya bagaimana,” imbuhnya.

Rizal mengatakan, total sisa dana Jamkesmas tahun 2012 sebesar Rp629 miliar, di mana Rp366 miliar di antaranya sudah disetor atau dikembalikan kepada sistem keuangan negara. Sementara itu sisanya sebanyak Rp263 miliar tersebut masih tersimpan di BRI. Karena itulah BPK meminta kepada Irjen Kemkes untuk melacak posisi dari sisa dana tersebut.

Menanggapi temuan BPK ini, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya akan mengikuti prinsip-prinsip penggunaan uang negara yang benar. Karena itu jika dana tersebut telah melampaui tahun anggaran, Kemkes tidak akan menggunakannya, melainkan segera mengembalikannya kepada sistem keuangan negara. “Ke depan kendala-kendala seperti ini akan terus diperbaiki. Kami sangat berterimakasih kepada BPK yang telah mendorong agar uang negara ini digunakan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya. **can