JAKARTA-Pemerintah diminta tetap mewaspadai faktor geopolitik terkait strategi pengelolaan utang luar negeri (ULN). Apalagi total utang Indonesia hingga akhir Mei 2017 mencapai Rp3.672 triliun, naik secara signifikan menjadi Rp1.067,4 triliun.
Bagaimanapun juga krisis Korea Utara dengan Jepang dan Amerika Serikat perlu mendapat perhatian. “Yang perlu dijaga itu bagaimana mengantisipasi geopolitik internasional, sehingga imbasnya jangan sampai ke dalam negeri,” kata anggota Komisi XI DPR Tutik Kusuma Wardhani, SE, MM, MKes kepada wartawan di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Lebih jauh Tutik mengibaratkan utang negara ini bak perusahaan yang mau memperbesar atau ekspansi usaha. Sehingga membutuhkan tambahan modal. Penambahan modal itu berarti utang dari perbankan. Namun begitu perhitungan utang yang demikian besar sudah dikaji Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar.
Yang pasti, lanjut anggota Fraksi Partai Demokrat, dibanding dengan negara-negara lain, rasio utang Indonesia masih relatif lebih rendah. Rasio utang Malaysia saat ini mencapai 40% terhadap PDB, Thailand 50% terhadap PDB. Bahkan Jepang yang menembus 200 persen terhadap PDB.
Begitupun dengan Amerika Serikat juga punya utang yang besar. Berdasarkan laporan Juni 2017, utang AS kepada China mencapai US$ 1,15 triliun atau sekitar Rp 15.295 triliun, naik US$ 44 miliar dalam sebulan. “Artinya begini sepanjang utang kita tidak melebihi 30% dari PDB maka hal itu dianggap aman,” tambahnya.
Makanya, sambung Tutik lagi, selain mencermati geopolitik, stabilitas politik dalam negeri juga harus dijaga, sehingga tak menganggu investasi. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur perlu didorong ke arah Timur, supaya ada pertumbuhan ekonomi di sana. “Saya melihat ketimpangan ekonomi di Wilayah Timur Indonesia itu terlalu besar. Jadi memprihatinkan sekali. Apalagi gini rasionya masih tinggi,” terangnya.
Dikatakan Tutik, kalau infrastruktur wilayah timur sudah baik, maka diyakini investor akan datang. Dengan masuknya investasi diprediksi terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. “Bukan tidak mungkin juga terjadi migrasi penduduk ke arah Timur. Apalagi populasi penduduk di Jawa sudah terlalu padat,” ungkapnya.
Diakuinya, saat ini pembenahan-pembenahan yang dilakukan pemerintah sudah mengarah pada arah yang positif. Buktinya tiga lembaga pemeringkat internasional memberikan stempel “Invesment grade”, yakni Fitch Rating, Moody Service, Standard and Poors. “Ini artinya kepercayaan luar negeri terhadap pengelolaan atau manajemen utang, itu baik alias aman. Karena ini syarat untuk mendapatkan investasi,” tambahnya. ***
