Ubah UU APBN “Sepihak”, Pemerintah Berpotensi Langgar Konstitusi

Ubah UU APBN “Sepihak”, Pemerintah Berpotensi Langgar Konstitusi

42
0
BERBAGI
Anggota Komisi VII DPR

JAKARTA-Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali akan memotong anggaran belanja negara sebesar Rp133 triliun. Rencana pemotongan anggaran secara sepihak tentu berpotensi melanggar UUD 1945. ” Jadi di sini pemerintah mengubah UU APBN 2016 secara serampangan. Sehingga berpotensi melanggar Konstitusi,” kata anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Alasannya, kata Ramson, untuk mengubah sebuah UU itu ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui. Dengan kata lain, tidak bisa pemerintah hanya membahas dengan Bada Anggaran saja, Pansus ataupun Komisi saja. “Pemerintah harus taat asas dalam mengubah UU, kalau dilanggar berarti inkonstitusional,” tegasnya.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra, seharusnya pemangkasan anggaran yang signifikan itu harus dibicarakan dulu dengan DPR. Karena penetapan APBN P 2016 itu ditetapkan bersama pemerintah dan DPR. Apalagi sesuai konstitusi hak budget berada pada DPR RI. “Domain perencanaan dan pelaksanaan memang ada di pemerintah. Namun pemotongan anggaran, tetap harus melibatkan DPR,” terangnya.

Mekanismenya, kata Ramson, pemerintah mesti mengajukan dulu RAPBN P 2016 dan APBN P 2016 yang kedua terlebih dulu kepada DPR. Namun kelihatannya pemerintah tak mau mengajukan APBN P 2016 dan RAPBN P 2016 yang kedua dalam pemotongan anggaran belanja ini. “Kelihatannya pemerintah berani mengambil langkah itu dengan berpijak pada Pasal 37 No 12/2016 dimana dalam keadaan darurat dan proyeksi pertumbuhan yang dibawah asumsi makro serta ditambah lagi dengan melonjaknya utang, jadi pemerintah mengambil keputusan tersebut,” tuturnya.

Namun begitu, sambung Ramson, tentu saja langkah pemerintah memotong anggaran ini tidak bisa dibenarkan. Pemerintah harus mengajukan dulu RAPBN P 2016 yang kedua, lalu dibahas di Komisi dan Badan Anggaran sesuai mekanisme. “Terakhir diputuskan melalui rapat paripurna DPR,” paparnya. ***