Uchok: Amputasi APBNP 2016 Rp 64,7 Triliun, Korbankan Rakyat

Uchok: Amputasi APBNP 2016 Rp 64,7 Triliun, Korbankan Rakyat

14
0
BERBAGI
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi/photo mediaindonesia.com

JAKARTA-Center for Budget Analysis (CBA) menyesalkan sikap anggota dewan yang sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat atau konstituennya dalam memperjuangkan politik anggaran. Hal ini menyusul diamputasi anggaran sebesar Rp 64.7 Triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun yang diperuntukan ke 87 Kementrian-Lembaga (K/L).  “Jadi, alokasi anggaran K/L saat ini merosot tajam ke bawah sekali. Dan kini tinggal tersisa sebesar Rp 666.6 Triliun. Dan yang jadi korban dari amputasi anggaran ini hanya rakyat kecil. Saya prihatin atas berkurang anggaran buat rakyat kecil padahal buat membayar pokok dan bunga utang, pemerintah tidak berani melakukan pemotongan anggaran,” ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (1/9).

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah mengesahkan APBN Perubahaan 2016. Dari kesepakatan, 87 K/L mendapat alokasi anggaran sebesar Rp767.8 Triliun.

Namun sayangnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016, pertanggal 26 Agustus 2016 meski  APBN P 2016 belum direaliasasikan oleh K/L.

Inpres  tersebut menginstruksikan K/L untuk melakukan langkah-langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan APBNP 2016.
Akan tetapi jelas Uchok, Inpres pemotongan anggaran ini, bukan sebuah penghematan anggaran, tapi lebih memperlihatkan watak asli pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyatnya.

Herannnya lagi,  kebijakan amputasi anggaran belum dibahas dan dan belum mendapat persetujuan dari DPR. “Pemerintah, kok seenaknya mengamputasi anggaran di 85 K/L. Hal ini jelas berdampak kepada berkurangnya program lembaga penegakan hukum, program anti korupsi, dan program program untuk mengatasi kemiskinan,” keritiknya.
Uchok menegaskan, keputusan pemerintah mengamputasi anggaran tanpa melakukan pembahasan DPR sangat tidak baik. Hal ini  memperlihatkan gaya Presiden Jokowi sedang meniru gaya politik Basuki Tjahja Purnama yang paling jelek di Jakarta. “Bayangkan saja, tanpa pernah melakukan pembahasan dengan dewan,  langsung saja, melakukan tindakan amputasi anggaran ini tanpa berpikir panjang tentang dampak dan risekonya. Bahkan terkesan masa bodoh dengan  peraturan yang sudah tidak ada,” tuturnya.

Uchok mengatakan, jika Presiden mengabaikan peran DPR sebagai perwakilan rakyat maka  bubarkan saja DPR. “Tidak usah ada lembaga parlemen agar presiden Jokowi punya full berkuasa tanpa ada yang mengawasi atau mitra dalam pembahasan anggaran. Dan lupakan saja dengan peraturanya yang menegaskan, bahwa pergeseran anggaran atau pergantiam ataupun penghapusan nomenklatur program harus ada perbahasan atau pemberitahuan anggota dewan sebagai hak budget dan pengawasan DPR,” tuturnya.