Oleh: Inas Nasrullah Zubir
Dalam perjalanan pilpres 2019 penuh dengan dinamika yang luar biasa karena ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Alumni 212 terjun langsung dalam politik praktis di Indonesia yang tentunya sarat dengan kepentingan yang sama sekali tidak ada kaitan-nya dengan kepentingan menegakan syariat Islam. Pasalnya adalah, ulama yang tergabung dalam GNPF maupun alumni 212 telah mengadakan ijtima ulama GNPF yang telah menghasilkan rekomendasi untuk mendukung Prabowo dalam pilpres 2019, padahal dia sangat jauh dari kriteria muslim yang mukminin sesuai syariat Islam dan hal itu diakui sendiri oleh Prabowo.
Selain merekomendasikan Prabowo sebagai capres, ijtima ulama GNPF juga merekomendasikan Salim Segaf dan Ustadz Abdul Somad untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres, tapi Ustadz Abdul Somad menolak rekomendasi tersebut karena tidak ingin dijadikan sekedar pendorong mobil mogok yang setelah berjalan lalu dia ditinggalkan.
Sayangnya rekomendasi ijtima ulama GNPF tersebut sangat tidak menguntungkan bagi Prabowo bahkan membebani logistik Prabowo, sehingga secara politis Prabowo mengatakan bahwa ijtima ulama GNPF tersebut hanya sekedar saran yang tidak harus diikuti. Karena masalah logistik inilah maka posisi bakal cawapres-pun harus bisa dilego!
SBY yang mencoba mengawinkan AHY sebagai bakal cawapres Prabowo ternyata gagal dalam negosiasi logistik yang dinginkan Prabowo, yang berbuntuk salah seorang pengurus Partai Demokrat mencak-mencak karena gagal memenuhi keinginan logistik Prabowo.
Dewa pundi-pundi ternyata datang dari dalam sendiri yang siap menjadi pembeli posisi bakal cawapres Prabowo, yakni Sandiaga Uno! Begitulah drama pilpres yang dihiasi dengan politik uang yang mengalahkan rekomendasi ulama GNPF, dimana akhirnya Prabowo merasa lebih nyaman diketiak Sandy yang bulunya lebih lebat!
Penulis adalah Ketua Fraksi Hanura DPR RI yang juga Ketua Bidang Pembinaan Legislatif DPP Partai Hanura di Jakarta
