UU Tax Amnesty, Pemerintah Bisa Represif Kalau Pengusaha Membangkang

33

JAKARTA-Kalangan DPR meminta para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri segera memanfaatkan momentum adanya UU Tax Amnesty. Karena masa berlaku UU ini waktunya sangat singkat. “Saya kira pengusaha yang tak memanfaatkan kesempatan ini akan rugi. Begitu masa berlaku UU Tax Amnesty ini selesai, maka mereka tak dapat “fasilitas” lagi,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafiz Tohir usai buka puasa bersama di rumahnya di Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Bahkan kata Hafiz, bukan tidak mungkin pemerintah akan bertindak lebih represif kepada para pengemplang pajak dan pengusaha yang sengaja menyembunyikan dana di luar negeri. “Artinya mereka (pengusaha yang sembunyikan) itu melakukan pembangkangan kepada negara,” tambahnya.

Apalagi “fasilitas” yang ada dalam UU Tax Amnesty cukup fair, lanjut mantan Ketua Komisi VI DPR ini, sebut saja soal dana yang mengendap di dalam negeri yang tak sampai lima tahun. “Keberatan pengusaha sudah diakomodir, sehingga dana yang masuk dan mengendap hanya 3 tahun saja. Memang kalau lima tahun dianggap terlalu lama,” tuturnya

Beberapa pengusaha berpendapat, sambung anggota Fraksi PAN, rentang waktu selama tiga tahun sudah cukup untuk menggerakan ekonomi dalam negeri. Bahkan juga untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada.

Namun Hafiz tak membantah masih ada pengusaha yang ragu terhadap UU Tax Amnesty. Keraguan itu karena masalah yang berkaitan dengan situasi politik dalam negeri. “Termasuk juga ancaman judicial review terhadap UU Tax Amnesty. Soal ancaman ini sebenarnya pernah saya utarakan kepada pemerintah. Namun pemerintah sempat bilang akan memberi jaminan,” paparnya.***