JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengaku kecewa dengan sikap Bupati Serang Ratu Tatu yang dinilainya tidak peduli dengan dunia pendidikan. Hal ini terkait dengan viralnya kondisi SD Sadah dimedia sosial yang dilakukan oleh seorang siswi bernama Devi. “Ya inilah kalau pemimpin atau kepala daerah tak punya sense terhadap sektor pendidikan. Padahal dengan pendidikan daerah itu bisa maju,” kata Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairil Azwar yang didampingi Prof Syamsul Bahri, Ahmad Farhan Hamid, Andi Mattalata, dan Jafar Hafsah di Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Ditanya soal langkah MPR soal sikap Bupati Ratu Tatu, Rully menambahkan MPR akan minta kepada Mendikbud dan Mendagri untuk menegur kepala daerah yang bersangkutan. Apalagi merespon kasus tersebut secara kurang bijak. Sehingga siswa SD Sadah menjadi ketakutan. “Kita minta ditegur itu Bupati Serang,” tambahnya.
Padahal, kata mantan anggota DPR ini, MPR berupaya keras agar dunia pendidikan ini bisa mendorong daya saing bangsa. Namun sayangnya ada saja kepala daerah yang. “Mungkin kepala daerah semacam ini tidak siap dengan dunia dashyatnya medsos. Kritik yang datang kepadanya kemudian direspon dengan sikap reaktif,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Lingkar Aksi dan Studi Kebijakan Publik (LASKPI) Hendri Zein menyayangkan sikap Bupati Serang Tatu Chasanah yang dinilai kurang bijak, terkait ungkapan keluh kesah yang diungkapkan Devi Siswi SD Sadah, Kabupaten Serang, terkait kondisi sekolahnya di media sosial yang belakangan menjadi viral. “Yang terjadi di SD Sadah merupakan realita yang ada mengenai kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Serang. Harusnya Bupati bersikap bijak, dalam menyikapi hal yang diviralkan Devi, bukan menekan secara psikologis,” kata Hendri dalam siaran persnya, Selasa (5/12/2017).
Lebih jauh Hendri menyatakan dampak sikap bupati tersebut menyebabkan mental Devi menjadi terganggu dan bersikap menutup diri. “Hal ini tentunya berkaitan dengan mental anak seusia Devi yang belum matang dan akan mempengaruhi mental psikologi anak tersebut,” katanya.
Seharusnya, tambah Hendri sebagai pemimpin daerah, bupati tidak bisa menghalangi anak untuk berekspresi. Apalagi menyangkut kondisi sekolah tempatnya belajar sehari-hari, yang kenyataannya dalam kondisi tidak layak. “Mestinya ada langkah komprehensif dan kooperatif dalam menyikapi masalah ini, bukan malah sebaliknya bersikap reaktif dan cenderung menekan, akibatnya mental anak seperti Devi bisa terganggu,” katanya.
Terkait hal ini tambah Hendri, Lakspi mendorong KPAI untuk mengambil langkah untuk melakukan pendampingan dan konseling terhadap Devi dan melakukan langkah lainnya dalam menyikapi persoalan ini. “Kami mendukung langkah KPAI untuk melakukan pendampingan terhadap Devi, sehingga persoalan ini menjadi jelas dan ada solusi, salah satunya dengan adanya langkah cepat pemerintah daerah untuk segera menyedia sekolah yang layak bagi siswa dan siswi SD Sadah,” katanya. ***
