Voxpol: Parlemen Takkan Vokal Lagi

Friday 4 Oct 2019, 10 : 36 pm
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago

JAKARTA-Terpilihnya pimpinan parlemen yang baru, baik DPR, DPD dan MPR jelas mengisyaratkan takkan sepanas dulu. Artinya parlemen bakal adem ayem saja.

“DPR sekarang mengarah jadi stempel pemerintah, mungkin nanti apa maunya pemerintah akan di-Amini DPR,” kata Pengamat Politik Universitas Islam Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Menurut Pangi, DPR sudah dipastikan tidak akan se vokal seperti yang dulu.

Bahkan Puan akan meredam sikap kritis DPR kepada pemerintah.

“Selama ini kita tahu kritik DPR terhadap pemerintah sangat kuat sekali,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center.

Oleh karena itu, kata Pangi, masyarakat perlu bersabar dulu untuk melihat, bagaimana selama setahun kinerja parlemen, termasuk DPD RI.

“Apakah La Nyala mampu memenuhi janji politiknya. Apalagi kita pesimis dengan pimpinan DPD RI yang baru,” tambahnya.

Malah, narasi dan janji beliau kemarin kering dari memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah. Bahkan lebih banyak memenuhi selera anggota.

“Hanya memikirkan tunjangan ke luar negeri naik, rumah dinas dan fasilitas anggota,” jelasnya.

Pangi minta masyarakat terus memantau dan memonitor kinerja parlemen.

“Lihat saja nanti apakah pimpinan DPD sekarang mampu memaksimalkan kinerja dan memainkan peran yang baik untuk memperjuangkan aspirasi daerah,” ungkapnya seraya mempertanyakan.

Begitupun dengan terpilihnya Bamsoet, sambung Pangi lagi.

Masyarakat menduga ada deal dan barter agar Bambang Soesatyo tak maju bersaing dengan Airlangga Hartato dalam Munas Golkar mendatang.

“Jadi diduga barter dengan jabatan Ketua MPR. Tapi tapi bisa saja di tengah jalan lagunya berbeda, bukan ngak mungkin Bambang Soesatyo maju bertarung lagi,” pungkasnya. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Soal UU Ciptaker, Said Iqbal Minta MK Tolak Keterangan Pemerintah dan DPR

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-undang Nomor 11

Pemerintah Kaji Serius Pendirian Bank Tani

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengemukakan, pemerintah membutuhkan data tunggal pertanian nasional