Wacana Kenaikan Harga Rokok Mengenyampingkan Kehidupan Petani Tembakau

Wacana Kenaikan Harga Rokok Mengenyampingkan Kehidupan Petani Tembakau

0
BERBAGI
beritasulsel.com

JAKARTA-Usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp50.000 yang diprakarsai oleh Akademisi Universitas Indonesia berhati-hati mengambil kebijakan, jangan sampai berdasar kan survei yang dibiayai asing. “Dampak dari kenaikan rokok Rp 50.000 itu sangat luas. Karena melibatkan sekitar 6,2 juta pekerja,” kata anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam dialektika “Rokok, Pajak dan Nasib Petani Tembakau” bersama Heri Gunawan (Gerindra), Pimpinan Pergerakan Perlawanan Petani Tembakau dari LIPI Mohamad Sobary, dan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamudji di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Masalahnya, kata politisi Partai Golkar, hal ini menyangkut nasib petani, anak istri, keluarga, buruh pabrik, pedagang asongan dan sebagainya. Selama ini kontribusi rokok pada negara sangat besar mencapai Rp 145 triliun. “Jadi, pemerintah harus bijaksana karena rokok itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Menurut Misbakhun, setiap kenaikan cukai tidak selalu identik dengan penerimaan negara. Makanya, akan selalu lahir banyak pabrik rokok illegal. “Jadi, kenapa isu ini selalu diopinikan seolah-olah tak ada kepentingan petani tembakau di Indonesia. Untuk itu dalam RUU Pertembakauan yang dibahas DPR RI adalah untuk menjaga kepentingan petani tembakau,” ujarnya.

Heri Gunawan menilai isu kenaikan rokok Rp 50 ribu itu sebagai gonjang-ganjing, karena langsung merespon hasil survei UI tersebut. Sementara jumlah rokok illegal yang beredar mencapai 11 %. “Pabrikan rokok kita dulu mencapai 4600 -an, tapi kini tinggal 300-an,” tambah politisi Gerindra itu.

Lebih jauh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini khawatir isu ini hanya untuk tes masyarakat di tengah kebuntuan pendapatan pajak dan defisit anggaran. Pajak dari cukai rokok mencapai Rp 146 triliun (2015-2016), sementara deviden dari 100 BUMN hanya memperoleh Rp 30 triliun.

Oleh sebab itu kata Heri, terlalu sembrono, gegabah kalau pemerintah tiba-tiba merespon survei UI tersebut. dimana dampaknya sangat luas bagi kepentingan rakyat Indonesia. “Jadi, Gerindra akan menolak kalau pemerintah akan menaikkan harga rokok hanya berdasarkan survei. Masyarakat tidak nyaman terhadap negara ini, karena lebih banyak membeli Samsung daripada produk diri sendiri,” ungkapnya.

Dengan demikian dia meminta pemerintah tidak membuat “kegaduhan” baru di tengah defisit anggaran, dan tax amnesty jauh dari harapan. “Jangan-jangan begitu menghadapi kebuntuan pendapatan, pemerintah langsung menaikkan harga rokok. Sementara bayar utang Rp210 triliun,” tandasnya.

Mohamad Sobary menegaskan dirinya akan terus melakukan perlawanan terhadap petani tembakau. Tembakau ini sama dengan kopera yang diserang AS, tapi AS sendiri memproduksi kopera di negaranya sendiri. “Sejak BJ. Habibie sudah ada lobi-lobi dan diakomodasi dengan menerbitkan Keppres. Tapi, ketika Gus Dur Presiden RI, Keppres itu ditunda pemberlakuannya untuk membela petani tembakau,” katanya.

Hanya saja Keppres itu kemudian kembali diberlakukan oleh Megawati. Lalu dicabut oleh SBY. “SBY jelas untuk kepentingan AS sebagai negara keduanya. Disiasati melalui kesehatan, namun terus didemo terus agar tidak menjadi PP, tapi tiba-tiba menjadi PP No 109/2012,” jelas Sobary.

Yang pasti semua aturan soal rokok kata Sobary, bertujuan untuk “membunuh” petani tembakau. “Survei UI terhadap 1000 orang itu sengaja untuk pengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti Snouck Hurgronje yang meneliti Aceh justru untuk membunuh orang Aceh. Jadi, semua aturan rokok ini untuk kepentingan asing. Maka tak heran kalau akan menaikkan rokok Rp 50 ribu,” imbuhnya

Sementara itu Pamudji mengatakan isu rokok ini pukulan terhadap bangsa ini khususnya bagi petani di 14 provinsi. Untuk itu, semua petani menolak kenaikan itu karena sebagai pembunuhan massal terhadap petani tembakau. “Padahal, rokok ini penyumpang terbesar pada APBN, APBD dan masyarakat. Jadi, harus ada kejelasan keperpihakan negara kepada petani melalui UU, dan menaikkan cukai dari 2 % menjadi 20 % untuk kepentingan pemberdayaan petani,” pungkasnya. ***